agiodeli.com – DPO kasus korupsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan ditangkap Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pria berinisial FSN yang merupakan Direktur CV Dewi Karya itu ditangkap di salah satu rumah yang disewanya, Kamis (6/1/2022) pukul 21.00 WIB di Medan.
Kasipenkum Kejati Sumut Yos Arnold Tarigan mengatakan, FSN tak berkutik saat diamankan. Ia juga tidak ada perlawanan. FSN pun dibawa langsung ke kantor Kejati Sumut.
“FSN telah diintai oleh Tim Intelijen untuk memastikan keberadaannya di rumah yang disewanya bersama keluarga di Komplek Perumahan Villa Karida Indah sebelum diamankan,” jelas Yos Arnold, Jumat (7/1/2022).
Selama melarikan diri, lanjut Yos, FSN selalu berpindah-pindah tempat. Mulai dari Kalimantan Barat, kemudian ke Tangerang. Dalam dua tahun terakhir, bahkan FSN sempat bekerja sebagai driver ojol di Medan.
Yos mengungkapkan, hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumut, negara mengalami kerugian keuangan Rp 232.212.358 dalam pekerjaan peningkatan dengan hotmix ruas Jalan Pasar V-Pasar IV Ruas No.002 Kecamatan Kisaran Timur yang bersumber dari DAK TA 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp 690.800.000. CV Dewi Karya selaku pihak yang mengerjakan kegiatan jasa konstruksi tersebut.
“Tim Penyidik Pidsus Kejari Asahan menetapkan FSN sebagai tersangka. Begitu ditetapkan tersangka, FSN melarikan diri. Setelang dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali dan tidak pernah hadir memenuhi panggilan, Kejari Asahan menetapkan FSN sebagai DPO berdasarkan surat Kejari Asahan tanggal 4 Juli 2018 No : TAR-R-116/N.2.23/Dsp.1/07/2018,” urai Yos A Tarigan.
Dalam perkara ini, Kejari Asahan menetapkan empat tersangka, dua tersangka sudah menjalani hukuman (B dan S), satu tersangka meninggal dunia (S) dan FSN sebagai DPO yang akhirnya berhasil diamankan.
Atas perbuatannya, tersangka FSN melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.
Setelah ditangkap, FSN dibawa ke Kejati Sumut untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi. FSN pun selanjutnya diserahkan ke Kejari Asahan. (dirga)