Praktisi hukum Rion Aritonang (tengah) bersama petani
sawit yang meminta perlindungan atas dugaan intimidasi oknum anggota DPRD
Labusel. FOTO: ISTIMEWA
Elis Nurwani
Simanullang, salah satu anggota KUD SMM I mengatakan, dua tahun sudah mereka
memperjuangkan hak. Banyak hal yang telah mereka alami, termasuk intimidasi dari
mantan Ketua KUD SMM I yang juga oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu
Selatan (Labusel), Sumatera Utara.
"Kami
berjuang untuk hak kami di KUD SMM I terkait dengan pemortalan yang dilakukan
mantan ketua KUD yang memaksakan kami harus menjual buah sawit (TBS) dari kebun
kami ke ram pribadinya," papar Elis Nurwani Simanullang saat bertemu
wartawan di Koffie Meong, Jalan Garu 3, Medan Amplas, Kamis (14/7/2022).
Ia juga
mengungkapkan, kebun mereka sempat diportal oleh oknum tersebut. Karena hal itu
juga Elis Nurwani sempat di bui selama dua bulan. Ia dilaporkan karena membuka
gembok portal secara paksa.
"Saya
sempat dipenjara selama dua bulan karena dilaporkan membuka gembok portal
secara paksa. Saya lakukan itu karena kami tidak mau hak kami dirampas. Sampai
sekarang, masih sangat meletihkan dan trauma perjuangan kami selama 2 tahun
belum tuntas," ujarnya.
Perihal itu,
lanjutnya, sudah di adukan ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Sumatera
Utara (Sumut). Namun, sampai hari ini mereka belum mendapatkan keadilan.
"Kami
telah laporkan oknum anggota dewan mantan ketua KUD SMM I atas dugaan penipuan
kelebihan bayar uang kami dikredit bank mandiri. Kami sudah sangat letih
berjuang dan banyak yang sudah pasrah dan ketakutan diintimidasi yang dialami
di lapangan," katanya.
"Tapi
saya tidak putus asa untuk mencari keadilan di negeri ini.Suupaya tidak tajam
ke bawah tumpul ke atas seperti wacana yang diharapkan bapak Kapolri. Dan kami
mohon, pengaduan kami terkait aset KUD SMM I dan kelebihan bayar uang kami di
bank mandiri dan pemblokiran jalan umum supaya di proses secara hukum," imbuhnya.
Selain itu,
harapan mereka agar dapat perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. "Supaya
kami rakyat kecil merasa aman. Supaya kami mempunyai hak yang sama, setara di
mata hukum di negara ini," tandasnya.
Kepastian Hukum Terhadap Masyarakat Lemah
Sementara
itu, Praktisi Hukum Rion Aritonang yang menerima pengaduan tersebut meminta
kepada aparat penegak hukum dan pemerintah agar memberikan kepastian hukum dan
membantu masyarakat lemah.
"Kepada
masyarakat, penegak hukum dan pemerintah apa yang dialami Ibu Elis ini menjadi
suatu cerminan bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih belum adil atau
masih lebih tajam ke bawah dan tumpuk ke atas. Sehingga korban-korban hukum ini
adalah tetap orang- orang yang lemah. Kami sebagai praktisi hukum berismpati
dengan apa yang dialami masyarakat yang mengadukan masalahnya ke kami di Koffie
Meong ini," bebernya.
Ia pun
berharap, kepada Polda Sumatera uUara agar dumas anggota KUD SMM I ini mendapat
kepastian hukum. "Memang dari dumas ini sudah dijadikan laporan polisi.
tetapi laporan polisi ini pun tidak berkelanjutan. Dari tanggal 30 November
2020 lalu. Sudah lebih dua tahun belum menghasilkan keputusan hukum. Informasi
bahwa proses ini sedang berjalan, tetapi kalau sudah melebihi hampir dua tahun
tidak selesai, ini menjadi pertanyaan. Ada apa tidak bisa diselesaikan,"
tegas Rion.
Ia pun
mempertanyakan bagaimana penegakan hukum di Labuhanbatu Selatan. Ia berharap,
petinggi di Mabes Polri dan Polda Sumut untuk mengambil perhatian.
"Apakah
karena orang yang dilaporkan ini anggota DPRD?, Apa karena yang dilaporkan ini
orang berpengaruh di Labuhanbatu Selatan. Kalau memang karena itu, penegakan
hukum di Labuhanbatu Selatan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu kami meminta
kepada petinggi di Mabes Polri maupun di Polda Sumatera Utara mengambil
perhatian atas kasus ini. Agar masyarakat dapat kepastian hukum, pemenfaatan
hukum dan keadilan hukum," tandas Rion. (dirga)
