![]() |
| Arya Agustinus Purba selaku Kuasa Hukum korban penipuan modus rekrutmen calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Istimewa |
Agiodeli.id - Kasus penipuan modus rekrutmen calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mencuat. Korban merugi hingga setengah miliar lebih.
Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak diminta untuk mengatensi kasus tersebut. Pasalnya, laporan nomor LP/B/1216/VII/2022/SPKT/Polda Sumatra Utara tertanggal 12 Juli 2022 tidak diketahui bagaimana kelanjutannya.
"Setelah terbitnya LP tersebut, klien kami tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP)," ujar Arya Agustinus Purba selaku Kuasa Hukum Chairunnissa Nasution yang merupakan keluarga korban dalam keteranganya yang diterima, Jumat (9/9/2022).
Arya mengungkapkan, menurut penuturan kliennya, terlapor sudah mengakui kepada penyidik bahwa uang yang didapat telah dipergunakan untuk foya-foya dan bermain judi online.
"Oleh karenanya, kami selaku kuasa hukum dari korban meminta kepada Kapolda Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak untuk mengatensi kasus ini," tegas Arya.
Dijelaskan oleh Arya, penipuan berawal pada April 2022.
Dimana kliennya melakukan percakapan di media sosial mengenai rekrutmen dengan seseorang pria bernama Odi Satria Nugraha SSTP.
"Kepada klien kami, Odi Satria Nugraha ini mengaku sudah tiga tahun menjadi panitia penerimaan rekrutmen IPDN serta mengaku sebagai orang kepercayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang dapat meluluskan adik dari klien kami dengan syarat harus menyediakan uang Rp 550 juta," papar Arya.
Pria tersebut juga mengkalim, dapat meluluskan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022 dengan syarat melakukan pembayaran sebesar Rp 35 juta.
Percaya dengan apa yang dikatakan terlapor, korban kemudian menyanggupi persyaratan yang diminta.
"Sampai sekitar Juni 2022, klien kami merasa diperdaya dikarenakan janji dari Odi tidak ada yang bisa dipenuhinya. Namun malah terus menerus memintai uang dengan alasan biaya keperluan pengurusan calon Praja IPDN dan kepengurusan seleksi PPPK. Sehingga sampai Juli, klien kami telah mengirimkan uang secara bertahap kepada Odi yang jumlahnya mencapai Rp 675.500.000," ungkapnya.
Merasa diperdaya, sambungnya, kliennya pada 12 Juli 2022 melaporkan peristiwa pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP Pasal 378 dengan terlapor Odi Satria Nugraha sesuai laporan polisi nomor LP/B/1216/VII/2022/SPKT/Polda Sumatra Utara. (dirga)
