AgioDeli.id - Kongres Rakyat Nasional (Kornas), menyayangkan sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri yang masih menempati posisi jabatan sipil. Untuk itu, Kornas mendesak agar sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri yang menjabat posisi jabatan sipil untuk ditarik.
Desakan itu disampaikan Presidium Kornas, Sutrisno
Pangaribuan, menyoroti arogansi kewenangan dalam sengketa penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi yang baru saja terjadi. Danpuspom TNI bersama sejumlah
perwira menggeruduk KPK.
“KPK dituduh melampaui kewenangannya karena melakukan proses
hukum terhadap prajurit aktif TNI yang diduga terlibat dalam tindak pidana
korupsi. Kornas berpendapat bahwa tindakan ini menciderai upaya pemberantasan
korupsi dan merongrong kepercayaan publik terhadap kesungguhan pihak-pihak yang
terlibat,” kata Sutrisno Pangaribuan dalam rilis yang diterima AgioDeli.id,
Kamis (09/08/2023).
Dalam upayanya untuk mewujudkan tuntutan reformasi, Kornas
menyampaikan beberapa sikap dan pandangan sebagai langkah konkret. Pertama,
Kornas mendesak agar semua perwira tinggi TNI dan Polri aktif ditarik dari
seluruh jabatan sipil pemerintah, termasuk di lembaga negara dan BUMN.
“Kedua, Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menempatkan
perwira tinggi dan menengah TNI dan Polri untuk mengisi posisi penjabat
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Agar fokus tetap terjaga menjelang Pemilu 2024
dan Pilkada serentak 2024,” katanya.
Ketiga, Kornas menekankan perlunya melakukan revisi terhadap
beberapa undang-undang, seperti UU ASN, UU TNI, UU Polri, UU Peradilan Militer,
dan perangkat peraturan lainnya, untuk memastikan supremasi sipil terwujud
secara nyata.
Selain itu, Kornas juga meminta pemerintah dan DPR segera
menyusun dan membahas RUU Pembuktian Terbalik dan RUU Perampasan Aset untuk
memerangi korupsi dan kekayaan tidak wajar dari sejumlah oknum pejabat sipil,
TNI, dan Polri. Selain itu, seleksi penerimaan sekolah calon perwira TNI dan
Polri perlu dibatasi dan dikurangi untuk menghindari penumpukan perwira tinggi
dan menengah yang berdampak pada alokasi anggaran.
“Kornas juga terus berkomitmen untuk terus berjuang dan
bergerak bersama rakyat dalam memenuhi tuntutan reformasi. Semua upaya tersebut
diharapkan dapat membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik dan
mencapai cita-cita reformasi secara menyeluruh,” pungkasnya.(AMAL)
