.jpg)
Sebab, masih banyak warga Kota Medan tidak mendapatkan PKH dari pemerintah pusat.
Sudari akan usulkan PKH lokal itu disampaikannya menjawab wartawan di Medan, Selasa (23/1/2024).
Dari 2,8 juta penduduk Kota Medan, kata Sudari, hanya sekitar 200 ribu orang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Dari 200 ribu itu, Kota Medan hanya mendapat jatah 65 ribu atau 1/3 saja. Masih ada sekitar 135 ribu lagi warga Kota Medan antri untuk masuk DTKS dan mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Bagi yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah pusat itu, sebut Sudari, dirinya akan memperjuangkannya dalam APBD Kota Medan. “Istilahnya PKH lokal. Tapi, harus masuk DTKS, kalau tidak masuk tidak mendapatkan apa-apa,” jelasnya.
Ketua Komisi II itu menyampaikan, DPRD bersama Pemkot Medan terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hal itu di lakukan dengan diluncurkan berbagai program yang berpihak dan membantu masyarakat oleh Pemkot Medan, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan Bansos.
Pada bidang kesehatan, sambung kata Sudari, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, telah meluncurkan program Universal Health Covarage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKBM) pada 1 Desember 2022 lalu.
“Sejak saat itu, persoalan kesehatan seluruh warga Kota Medan sudah tuntas. Artinya, urusan kesehatan warga Kota Medan telah dijamin oleh Pemkot Medan,” katanya.
Sebab, tambah Sekretaris DPD PAN Kota Medan itu, Pemkot Medan telah mengalokasikan anggarannya pada APBD Kota Medan.
“Pada tahun anggaran 2022 dialokasikan sekitar Rp247 miliar, tahun 2023 sebesar Rp247 miliar dan tahun 2024 kembali dialokasikan sebesar Rp270 miliar. Semua ini untuk membayar kesehatan warga Kota Medan ke BPJS Kesehatan,” paparnya. (dicky)
