 |
| RDP Komisi IV DPRD Kota Medan terkait evaluasi Triwulan II Dimas SDABMBK, Senin (21/9/2026). (Foto : agiodeli.id/Dicky) |
Agiodeli.id - Komisi IV DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi Triwulan II dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, di Ruang Komisi IV, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H bersama anggota lainnya Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Renville P Napitupulu dan Lailatul Badri. Dari eksekutif hadir Kadis SDABMBK, Khairul Azmi didampingi Kabid SDA, Hardi Sibarani dan lainnya.
Paul Mei Anton Simanjuntak menegaskan penanganan banjir harus jadi prioritas utama SDABMBK. Normalisasi sungai, pembersihan sedimen, dan pemasangan U-Ditch harus terencana, bukan tambal sulam.
“Kalau bahasanya terlalu teknis, nanti lama kali siap rapatnya. Kalau bisa ada bak kontrolnya. Karena bila selesai hujan, bisa kita bersihkan. Kita persiapkanlah, makanya ada perencanaan,” ujar Paul.
Paul juga menyoroti desain drainase yang idealnya mempertimbangkan estetika dan perawatan jangka panjang.
“Kalau hanya cover slide, nggak kan pernah cantik. Contoh di luar negeri drainasenya besar, jadi bisa gampang membersihkannya. Bahkan mobil bisa masuk ke dalam untuk membersihkannya,” katanya.
Ia juga menyoroti Jalan Meteorologi yang kerap terjadi banjir. “Terkait Jalan Meteorologi, kami belum setuju kalau pihak Citraland belum membuat drainasenya selebar yang sebelumnya. Cuma karena propertinya masuk kawasan Deli Serdang, kita nggak bisa panggil,” tegas Paul.
Jawaban Kadis SDABMBK: 60 Paket U-Ditch dan Fokus 3 Titik Banjir Kronis
 |
| Kepala Dinas SDABMBK, Khairul Azmi saat rapat evaluasi bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin (21/9/2026). (Foto : agiodeli.id/Dicky) |
Kadis SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi menjelaskan tahun ini fokus pada pemasangan U-Ditch sebanyak 60 paket. Untuk penanganan banjir kronis di kawasan Letda Sujono, Eka Rasmi dan Ngumban Surbakti akan masuk dalam program prioritas 2027.
“Kajian teknis kamilah ke depan seperti apa mekanismenya, In syaAllah nggak ada menunggu lagi lah,” ujar Khairul.
Ia menjelaskan sistem pengadaan menggunakan mini kompetisi dengan memastikan ketersediaan material.
"Sistem kami mini kompetisi. Kita pastikan dulu ketersediaan mereka. Dari 20 batching plant, cuma 15 yang ikut,” jelasnya.
Khairul memaparkan secara teknis, U-Ditch butuh 28 hari curing sebelum bisa diangkat dari pabrik. Rata-rata kontrak hanya 600 meter, tidak ada yang 1 km, dengan durasi 180 hari. Jika umur beton cukup, pemasangan bisa 10-15 U-Ditch per hari dan selesai dalam sebulan.
“Rata-rata kontrak hanya 600 meter, tidak ada yang satu kilometer. Kalau umurnya cukup, sebulan pekerjaan itu bisa selesai. Satu hari rata-rata 15 U-Ditch bisa dipasang. Memang selama ini halangan kita itu di tiang listrik PLN,” ujarnya.
Terkait perawatan, ia menyebut U-Ditch sudah dilengkapi cover slide setiap 15 meter dan pembersihan inlet dilakukan rutin. Namun ia mengakui ada kendala di lapangan terkait P3SU.
“Terkait pembersihan inlet, kita rutin. Tapi perlu dimaklumi, P3SU yang menyapu jalan, buangnya ke situ. Makanya kita rutin bersihkan inlet,” ungkapnya.
Untuk strategi ke depan, pihaknya akan mengedepankan pembersihan terlebih dahulu sebelum pemasangan baru.
“Ke depan, kalau bisa kami bersihkan, ya kami bersihkan dulu, kalau nggak bisa lagi, baru kita pasang U-Ditch,” katanya.
Untuk target anggaran, Khairul berkomitmen meminimalkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA.
“Kami maksimalkan, kami minimalkan SiLPA. Mudah-mudahan nggak sampai Rp 100 miliar. Walau demikian, kita tetap mengerjakan proyek sesuai spek. Ini sesuai perintah Pak Wali,” tegasnya.
Sorotan Anggota Dewan: Jaga Kualitas U-Ditch
Anggota Komisi IV, Renville P Napitupulu mengingatkan pentingnya menjaga kualitas material agar tidak retak saat pemasangan.
“Butuhnya 28 hari baru bisa diangkat dari pabrik, jangan pula nanti retak U-Ditch-nya,” ujar Renville.
RDP ditutup dengan kesepakatan agar lelang proyek tahun 2027 dimulai lebih awal, yakni Februari, untuk menghindari pengerjaan kejar tayang di akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas dan menimbulkan SiLPA. (Dicky)
