Indonesia Bisa Hentikan Perang Rusia-Ukraina? Ini Kata Presiden Jokowi serta Pakar dari UI & UGM

Rusia mengerahkan pasukannya lewat jalur darat menuju Ukraina. Invasi militer ini merupakan yang terbesar pasca Perang Dunia II. sumber foto: mediaindonesia.com

agiodeli – Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 disebut-sebut strategis untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina. Benarkah? Simak penjelasan pakar dan pernyataan Presiden Jokowi berikut ini.

Pakar hubungan internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhadi Sugino, berpendapat posisi Indonesia di G20 tidak akan cukup berdampak untuk menghentikan perang itu. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Rusia bisa tidak terpengaruh dengan keputusan KTT G20.

Dikutip dari kumparan.com, Muhadi berkaca pada KTT G20 tahun 2014 di Australia. Saat itu, Presiden Putin keluar dari forum atau walk out karena kepentingannya tidak diakomodir.

Hal itu menunjukkan bahwa konferensi G20 sulit memberi dampak signifikan untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Terlebih, KTT G20 merupakan forum yang fokus membahas masalah ekonomi dan pembangunan.

“Memang Indonesia memiliki posisi cukup penting, tapi saya kira tidak akan memberikan dampak yang cukup signifikan,” kata Muhadi Sugiono, Jumat (25/2/2022).

Menurut dia, yang mampu menyudahi konflik ini adalah pihak-pihak berkepentingan. Selain Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dan negara-negara NATO menurut dia punya kepentingan cukup besar karena mereka berencana mengekspansi Ukraina sebagai bagian dari NATO.

Amerikalah yang menurut Muhadi paling mungkin menarik Rusia ke meja perundingan. Caranya, dengan mengakomodir kepentingan Rusia, yakni memberikan jaminan Ukraina tidak akan menjadi bagian dari NATO. Namun, jika kepentingan itu tak diakomodir, maka sulit untuk menghentikan serangan militer Rusia.

“Bahkan bukan tidak mungkin akan mengalami eskalasi menjadi peran nuklir,” tambah Muhadi.

Meski begitu, dia menekankan bahwa Indonesia sebagai pemimpin G20 tahun ini memiliki tanggungjawab untuk mencoba perannya.

 

Manfaatkan Majelis Umum PBB

Sementara itu pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana punya pendapat lain. Menurutnya, untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang bereskalasi menjadi perang dunia III, Indonesia bisa mengusulkan penyelesaian secara damai melalui Majelis Umum PBB.

"Satu-satunya upaya terbuka untuk penyelesaian damai adalah melalui Majelis Umum PBB. Tentu proses di Majelis Umum PBB harus diinisiasi oleh sebuah negara anggota PBB dan Indonesia dapat mengambil peran ini," ujar Hikmahanto, sebagaimana dilansir beritasatu.com.

Hikmahanto mengatakan upaya damai tidak bisa ditempuh melalui dewan keamanan (DK) PBB. Pasalnya, Rusia merupakan anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto.

Berbeda dengan Majelis Umum PBB, tidak ada negara yang memiliki hak veto. Semua negara anggota memiliki satu suara yang sama dan semua negara anggota bisa berperan.

"Dalam sejarahnya Majelis Umum PBB pernah melaksanakan tugas menjaga perdamaian. Pada tahun 1950, saat pecah perang di Semenanjung Korea, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang disebut sebagai Uniting For Peace," paparnya.

Dalam resolusi tersebut, kata Hikmahanto, Majelis Umum PBB dapat meminta negara-negara yang bertikai untuk segera melakukan gencatan senjata. Bila seruan ini tidak digubris maka Majelis Umum PBB dapat memberi mandat kepada negara-negara untuk mengerahkan pasukan terhadap negara yang tidak mematuhi gencatan senjata.

Lantas, bagaimana sikap Presiden Jokowi? Sejauh ini Presiden belum menyampaikan ke publik cara apa yang akan ditempuh Indonesia untuk menghentikan perang tersebut. Namun, secara tegas Presiden Jokowi suda meminta kedua negara untuk berhenti berperang.

“Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," tulis Jokowi di akun Twitter @jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan upaya perdamaian atas perang Rusia-Ukraina harus dilakukan secara cepat. "Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan. Tetapi upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda," tulis Jokowi, Selasa 22 Februari 2022. (indra)