Gubsu Bobby Nasution bersama Banggar DPR RI
AgioDeli.id- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Sumut, khususnya wilayah Kepulauan Nias.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu, 12 November 2025.
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di (Kepulauan) Nias, mereka sangat berharap agar tidak ada penyesuaian terhadap skema TKD,” ujar Bobby.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan masukan agar besaran serta waktu penyaluran TKD dapat diinformasikan lebih awal. Menurutnya, kepastian waktu sangat penting agar pemerintah daerah dapat segera menjalankan program pembangunan sejak awal tahun anggaran.
“Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, pertama soal waktu dan besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Harapan kami, penyalurannya jangan mepet, supaya bisa langsung dikerjakan di awal tahun dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” jelas Bobby.
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah yang bertugas mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antar daerah.
Bobby menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk berkolaborasi bersama DPR RI.
“Kalau dibentuk satu Satgas, tentu kami sangat mendukung dan bersemangat. Kami siap bekerja bersama untuk tujuan tersebut,” kata Bobby.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di daerah 3T. Dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Banggar akan mendorong agar wilayah 3T menjadi prioritas dalam alokasi anggaran.
“Daerah 3T memang menjadi concern kami. Masukan dari Pak Gubernur akan menjadi perhatian. Ke depan, dalam penyusunan anggaran bersama Kemenkeu, kami akan memastikan daerah 3T mendapat prioritas, terutama dalam aspek pembangunan,” ujar Wihadi.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sumut bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait TKD, potensi, serta realisasi penerimaan negara di daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, para anggota Banggar DPR RI, sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Sumut, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (*)
.jpg)
