 |
| Bahrumsyah saat Sosper Perda No.5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl. RSK Gg. Masjid Quba, Belawan Sicanang, Minggu (11/10/2026). (Foto : ist) |
Agiodeli.id - Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Medan, T. Bahrumsyah membongkar borok data kemiskinan Pemko Medan.
Program Satu Data yang dibanggakan Pemko Medan dinilai belum terukur dan tervalidasi dengan baik. Buktinya, banyak data ngaco ditemukan di lapangan.
“Pada data hari ini, terlihat masih ada orang kaya atau mampu masuk dalam pendataan penerima bantuan, baik APBN maupun APBD karena berada pada Desil 5 ke bawah. Bahkan, orang yang sudah meninggal juga masih masuk dalam data,” tegas Bahrumsyah saat Sosper Perda No.5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl. RSK Gg. Masjid Quba, Belawan Sicanang, Minggu (11/10/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan itu menyebut, pendataan ulang lewat Perlinsos untuk program PKH Medan Makmur juga belum akurat, khususnya di Medan Utara.
“Pendataan yang dilakukan juga belum akurat, terkhusus di wilayah Medan Belawan. Hal ini sangat kita sayangkan,” katanya.
Padahal, Belawan adalah wilayah kemiskinan ekstrem. Banyak warga tak punya rumah layak karena tinggal di lahan Pelindo dan PJKA, bahkan banyak anak putus sekolah karena ekonomi.
Di atas kertas angka kemiskinan Medan 8 persen, tapi faktanya di lapangan masih banyak warga miskin menjerit.
Bahrumsyah pun mendesak Pemko Medan minta BPS verifikasi ulang total. Jangan asal main desil!
"Jangan karena gajinya UMR, terus langsung dianggap mampu. Jangan pula karena anaknya baru kerja 1 atau 2 bulan, terus dianggap mampu. Ini tidak akan menuntaskan persoalan kemiskinan untuk jangka panjang,” pintanya.
Ia mengingatkan, Perda No.5/2015 Bab IV Pasal 9-10 jelas menyebut warga miskin berhak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, modal usaha, perumahan, air bersih, dan Pemko wajib sisihkan minimal 10% dari PAD untuk penanggulangan kemiskinan. (dicky)
