Wajah KAHMI Pasca Munas XI

Oleh: Chazali H. Situmorang *) 

PADA 27 November 2022 dini hari, dalam Forum Musyawarah Nasional (Munas) XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), telah terpilih 9 Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI Periode 2022-2026.

Urutan masing-masing, sesuai dengan perolehan suara adalah: Ahmad Doli Kurnia (politisi Golkar), Ahmad Yohan (politisi PAN), Herman Khaeron (politisi Demokrat), Saan Mustopa (politisi Nasdem), M. Rifqinizamy Karsayuda (politisi PDIP), Abdullah Puteh (anggota DPD dari Aceh), Romo HR Muhammad Syafii (politisi Gerindra), Zulfikar Arse Sadikin (politisi Golkar) dan Sutomo (pengusaha).

Pertama sekali kita ucapkan selamat kepada mereka yang terpilih. Secara pribadi yang saya kenal baik adalah Dolly, Romo dan Herman Khaeron. Saan Mustopa dan Abdullah Puteh saya mengenal mereka, tetapi belum pasti mereka mengingat saya.

Jika dilihat formasi latar belakang Presidium, tidak dapat dibantah bahwa mesin partai dimana mereka sebagai aktivis turut bekerja untuk mengkondisikan suara dari para pengurus daerah dan wilayah KAHMI. Tidak perlu mereka mengenal secara personal, bagaimana kapasitasnya. Yang pasti kader HMI, berkiprah di politik, serta sukses berperan di partai politik.

Kualitas insan cita HMI, mereka sudah miliki. Teruji dalam perjalanan waktu di arena politik praktis. Kapasitas intelektual mereka sudah berada di atas rata-rata. Secara ekonomi juga mereka sudah terbilang mapan.

Kehadiran hampir sebagian besar partai politik melalui aktivisnya yang menjadi Presidium MN KAHMI, sebagai bukti apa yang dikatakan Prabowo di Forum Munas KAHMI, bahwa kaukus HMI di parlemen adalah yang terbesar (HMI Connenction).

Mungkin peran HMI Connection ini diketahui Presiden Jokowi. Presiden menyatakan akan hadir dan membuka Munas KAHMI XI di Palu pada tanggal 25 November 2022. Tetapi, Presiden Jokowi akhirnya urung hadir dan mengutus Wapres KH. Ma’ruf Amin.

Presiden Jokowi urung hadir karena Panitia Munas turut mengundang Anies Baswedan, yang juga aktivis HMI dan pernah di MN KAHMI. Protokol Istana meminta agar nama Anies dicoret dari daftar yang diundang . Mulanya Panitia bimbang, tetapi tetap memutuskan Anies diundang.

Kejadian itu membangun soliditas dan semakin meningkatan hubungan emosional untuk mendukung Anies sebagai Calon Presiden. Kehadiran Anies di Forum Munas, disambut meriah dan luar biasa. Demikian juga oleh masyarakat Palu yang menunggu di Airport Palu menyambut kedatangan Anies.

Secara politis, kebijakan Presiden Jokowi tidak taktis. Sebagai Presiden yang akan berakhir periodenya, sapa dengan baik Anies di Forum Munas itu. Walapun momen itu Pak Jokowi kalah pamor dari Anies, tidak mengapa. Itu risiko sebagai Presiden yang akan berakhir. Tetapi bagaimanapun langkah itu akan menuai simpatik dari peserta Munas yang berintelektual dan bernalar tinggi. Beda dengan relawan-relawan yang tidak jelas nalar intelektualnya, semboyannya “pokok e...”

Kehadiran konfirgurasi representasi 7 partai politik papan atas dan menengah di Presidium MN KAHMI 2022-2026, mengindikasi periode mendatang ini adalah periode tahun politik. Karena dalam periode tersebut, pileg dan pilpres berlangsung.

Oleh karena itu, saya tidak terlalu kaget jika majelis wilayah dan majelis daerah KAHMI seluruh Indonesia condong menjatuhkan pilihan pada para politisi, tidak para akademisi, atau birokrasi yang di masa pemerintahan Jokowi tidak berdaya dan cenderung mengikuti arus.

Perlu kita cermati, bahwa di kalangan pemerintahan dan perguruan tinggi, yang terjadi adalah mono dinamika. Yaitu dinamika yang pada satu arah, satu kepentingan dan cenderung mengedepankan kekuasaan.

Sedangkan di partai politik, yang terjadi adalah multi dinamika, kecuali satu atau dua partai saja yang tidak. Multi dinamika ini dapat dimainkan oleh MN KAHMI untuk memperjuangkan suara sebagaian besar anggota KAHMI yang kecendrungannya menginginkan kadernya sendiri, yaitu Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Setidaknya, ada 3 partai (Golkar, Gerindra, PAN) yang aktivisnya menjadi Presidium, diharapkan berperan meyakinkan para petinggi partai yang mereka ada di dalamnya, tidak menjegal Anies untuk masuk dalam bursa calon presiden. Itu target minimal. Maksimalnya partai-partai itu mencalonkan Anies. Apalagi, jika elektabilitas Anies terus meroket.

Kehadiran MN KAHMI dengan presidium lintas partai ini sudah mewarnai periode sebelumnya. Tetapi masih ada 3 orang yang mewakili intelektual. Pergeseran formasi, yang didominasi warna partai, sepertinya memberikan isyarat agar para alumni HMI dapat berperan optimal untuk berselancar di pusat-pusat kekuasaan. Dulu yang semangatnya sebagai paguyuban (saya ingat Pak JK pernah menyampaikan hal itu), saat ini MN KAHMI sudah menjadi lembaga yang cenderung menjadi instrumen politik.

Apakah itu karena pengaruh lingkungan ketatanegaraan kita, atau memang para alumni HMI itu cenderung bermain politik? Sistem perkaderan kita memang mengharuskan para aktivis HMI tidak boleh buta politik. Panggung politik harus dikuasai. Jika dikuasai pihak lain, aktivis HMI akan jadi korban dan bulan-bulanan politik.

Tetapi masih banyak alumni HMI yang menjauhi politik. Lebih menekuni profesi dan pekerjaannya. Sehingga, tidak tertarik dengan hiruk-pikuknya aktivitas KAHMI. Keberadaan mereka itu juga penting. Mereka memanifestasikan insan cita HMI dalam kerja-kerja sosial, filantropi, aktivis LSM, menjadi tokoh agama dan tokoh masyarakat.

 

Fleksibilitas MN KAHMI

Dengan lintas partai yang cukup banyak di Presidium MN KAHMI, tentu MN KAHI tidak bisa dipaksakan untuk memberikan pandangan politik dari satu politik tertentu. Harus ada spektrum convergensi berbagai in put, menjadi out put yang lebih fleksibel, arif, kompromistis. Bagaimana memformulasikannya, para presidium itu sudah sangat mahir. Apalagi ada 2 pesidium (Doli, dan Herman Khaeron) juga sebagai presidium periode lalu.

Warna presidium seperti ini, harus diperkuat dengan Dewan Pakar yang dipimpin Prof Mafhud, MD., yang lebih aktif dan produktif. Dewan Pakar memberikan feeding kepada Presidium dengan pendekatan analisis empiris, dan dapat menjadi acuan praktis bagi Presidium.

Diskusi dengan Presidium secara rutin perlu dilakukan oleh Dewan Pakar, dengan membahas berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi dan lainnya.

Setidaknya setiap 3 bulan, ke-9 Presidium MN KAHMI melakukan focus group discussion dengan Dewan Pakar, dengan mengusung tema atau hot issue yang sedang berlangsung.

Dewan Pakar sebagai think thank dapat memindahkan isi kepala Dewan Pakar itu ke kepala Presidium. Atau saling berkontribusi isi kepala Dewan Pakar dengan Presidium.

Pola hubungan kerja organ MN KAHMI periode lalu perlu diperbaiki. Kalaupun ada Koordinator Presidium secara periodik, bukan berarti anggota Presidium lainnya “menghilang”.

Perlu dilakukan pembagian tugas yang jelas. Misalnya setiap anggota Presidium membina majelis wilayah dan daerah per-zona wilayah. Ada 9 presidium, berarti ada 9 zona wilayah gabungan beberapa provinsi.

Dengan demikian intensitas komunikasi Presidium dengan majelis wilayah dan daerah semakin baik, dan konsolidasi organisasi dapat semakin rapi dan solid. Terutama menjelang pemilu, KAHMI wilayah dan daerah ditingkatkan perannya untuk mendorong partisipasi masyarakat mengikuti pemilu.

Selamat bekerja Presidium MN KAHMI, semoga sukses dan yakin usaha sampai (YUS).***

 

*) Penulis adalah Alumni HMI Cabang Medan, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI