 |
| Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (Dok Diskominfo Sumut) |
"Tak tercapainya progres 33 persen ini membuktikan kegagalan Kepala OPD terkait dalam mengemban tugas yang diberikan gubernur. Oleh karena itu, sangat layak jika Gubernur Edy Rahmayadi mengambil sikap tegas kepada Kepala OPD yang terkait proyek Rp 2,7T tersebut," ungkap Ketua Umum Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) Hasanul Arifin Rambe di Medan, Senin (16/1/2023).
Margasu pun merekomendasikan kepada Edy untuk melakukan pencopotan kepada 4 Kepala OPD terkait proyek Rp 2,7 triliun yang gagal kerja progres 33 persen kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
"Pak Gubsu harus evaluasi proyek ini. Untuk apa mereka dipertahankan, jika hanya bisa membuat malu. Kinerja mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diucapkan," tegas Hasanul Arifin Rambe.
Hasanul menilai, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Bambang Pardede, Bambang gagal sebagai Kepala Dinas BMBK sebagai OPD pelaksana teknis yang tidak jeli mengontrol dan mengawasi kesiapan kerja KSO Waskita SMJ Utama.
"Jangan dibenarkan kerja tahun berjalan itu untuk menyelesaikan yang 33 persen, di awal Januari 2023 ini. Dalam kontrak awalnya proyek 67 persen, kenapa bisa sampai lima kali adendum, dan menjadi 33 persen. Dari sini saja sudah terlihat ketidaksiapan OPD dan KSO melaksanakan proyek Rp 2,7T tersebut," tegas Hanasul.
Margasu pun sangat mendukung langkah Gubsu Edy Rahmayadi yang mendadak datang ke Dinas BMBK Sumut, untuk melihat dan mendengar langsung kegagalan kinerja OPD yang dipimpim Bambang Pardede tersebut.
"Kedatangan Gubsu ke Dinas BMBK Sumut itu membuktikan Bambang Pardede dan KSO Waskita dan SMJ telah gagal. ," cetus Hasanul.
Hasanul pun berencana akan melakukam aksi damai ke Kantor Gubsu, untuk mendukung Gubernur Edy Rahmayadi terkait proyek multi years jalan dan jembatan Sumut senilai Rp 2,7 triliun yang gagal capai target 33 persen tahun 2022.(Dirga)
