Soft Landing, Hard Landing or Crash Landing 2024; Pesan dari Presiden Ke-6 RI

Ir. Abdullah Rasyid, M.E. memegang buku karya Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi" (The President Can Do No Wrong) dalam sesi bedah buku di Markas DPP Partai Demokrat, Senin, 26 Juni 2023. dokumen pribadi Ir. Abdullah Rasyid, M.E.

Oleh: Ir. Abdullah Rasyid, M.E. *)

SENIN siang, 26 Juni 2023, diawali dengan makan bersama, berlangsung bedah buku "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi" (The President Can Do No Wrong). Bertempat di Aula Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No. 41, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang lebih memperuntukkan buku karyanya itu untuk kader-kader Partai Demokrat. Pesannya, buku itu untuk pembelajaran tentang kepemimpinan dan bagaimana menjalankan kekuasaan.

Bagaimana menjalankan kekuasaan dalam tataran kepemimpinan ideal patut ditularkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari generasi ke generasi. Karena dalam demokrasi, sejatinya "kekuasaan itu tidak tak terbatas".

Cawe-cawe boleh saja dilakukan oleh penguasa (presiden),  tapi jangan sampai menjadi "unethical policy". Apalagi, sampai melakukan "abuse of power dan atau obstruction of justice".

Ketiga hal tersebut akan mengotori atau mengakibatkan cacat dari warisan kekuasaan sang presiden. Tentu, Presiden Jokowi ingin mengakhiri pengabdiannya dengan baik.

Semua presiden menginginkan masa jabatannya bisa diakhiri dengan "soft and happy landing" seperti Presiden SBY. Sebaliknya, tidak menginginkan “hard landing” atau yang lebih parah: “crash landing”.

Hard landing terjadi pada Presiden Habibie, yang laporan pertanggungjawaban jabatannya ditolak MPR. Sehingga, beliau tidak mencalon lagi.

Sedangkan crash landing dialami Presiden Pertama RI, Bung Karno dan juga Pak Harto (Soeharto), Presiden Kedua. Kekuasaan kedua bapak bangsa itu dihentikan di tengah jalan.

Kita jangan salah memaknai judul "The President Can Do No Wrong" dari pesan Pak SBY. Itu bukan berarti presiden selalu benar dan tidak bisa disalahkan.

“The Presiden Can Do No Wrong" harus dimaknai dengan “presiden tidak boleh tidak boleh berbuat salah”. Sebab, presiden memiliki cukup kuasa untuk menempatkan sesuatu tanpa kesalahan!

 

Cawe-Cawe Positif

Sebagai salah seorang kader Partai Demokrat, saya sangat berbangga hati dengan sikap maupun pandangan Pak SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sikap dan pandangan yang membanggakan itu dapat sama-sama kita simak dalam buku “Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi”.

Pada buku tersebut, Pak SBY mengulas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe untuk kepentingan nasional. Pak SBY berpendapat, langkah tersebut sah dilakukan seorang pemimpin negara.

"Sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah," begitu persisnya pandangan Pak SBY dalam buku tersebut.

Sepengetahuan saya, Pak SBY dan Pak Jokowi memiliki sejumlah pandangan berbeda dalam menjalankan kekuasaan. Pun begitu, Pak SBY menegaskan bahwa kita tidak boleh menyatakan hal yang dilakukan Presiden Ke-7 RI tersebut salah. Hanya, Pak SBY mengingatkan agar Presiden Jokowi berhati-hati terkait cawe-cawenya.

Pak SBY berpesan, jangan sampai ikut campur seorang pemimpin negara menjadi bias dan dikaitkan dengan Pilpres 2024 (Pemilihan Presiden 2024). Sebab, kepentingan nasional sangat berbeda dengan kepentingan sebuah partai politik atau pihak tertentu.

Menurut Pak SBY, “Banyak literatur yang mendefinisikan kepentingan negara dalam tingkatan mulai yang bersifat hidup matinya sebuah negara (survival interests), disusul dengan kepentingan negara yang vital (vital interests) dan kemudian disusul dengan kepentingan besar (major interests) dan seterusnya.”

Karenanya, Pak Jokowi harus betul-betul meyakinkan bangsa ini bahwa cawe-cawe yang dilakukan memang untuk kepentingan nasional! ***

 

*) Penulis adalah Sekretaris Departemen V DPP Partai Demokrat, Wakil Sekjend PP IKA USU dan Ketua Pengurus Pusat (PP) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)