.jpg)
Agiodeli.id - Perda harus memuat jawaban persoalan UMKM itu disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dalam pendapatnya yang disampaikan, Edwin Sugesti Nasution, dalam sidang paripurna pengesahan Perda Perlindungan dan Pengembangan UMKM, Senin (18/03/2024).
Persoalan yang dihadapi UMKM di Kota Medan, sebut Edwin, adalah keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran, pengadaan bahan baku, keterbatasan informasi tentang peluang pasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemempuan tekhnologi, masih rendahnya kualitas hasil UMKM serta permasalahan perizinan.
UMKM, kata Edwin, adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN.
Meski UMKM telah menunjukkan peranannya sebagai pilar penyangga keberlangsungan perekonomian Indonesia, sebut Edwin, namun UMKM masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha.
Jika hal ini tidak disikapi dalam peraturan-peraturan dan kebijakan yang berpihak pada upaya-upaya mendorong pengembangan dan perlindungan UMKM, kata Edwin, maka perkembangan UMKM di Kota Medan akan terus menerus seperti ini saja.
“Makanya, di dalam Perda tentang perlindungan dan pengembangan UMKM dapat memuat jawaban dan kebijakan terkait dengan persoalan yang dihadapi pelaku UMKM,” harap Edwin.
Di sisi lain, sambung Edwin, perlindungan dan pengembangan UMKM merupakan upaya pelayanan yang wajib di lakukan pemerintah dalam rangka membentuk kemandirian ekonomi daerah. Hal itu di karenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM. (dicky)
