Agiodeli.id - Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS, menilai kebijakan Pemko Medan keliru dalam menggratiskan parkir konvensional di tepi jalan umum.
Sebab, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar akan hilang dan dinikmati oknum tertentu.
Hendra DS menilai kebijakan Pemkot Medan keliru dalam menggratiskan parkir konvensional di tepi jalan umum itu disampaikannya menjawab wartawan di Medan, Selasa (16/4/2024).
Kendati Pemkot Medan mengumumkan parkir konvensional di tepi jalan umum digratiskan, kata Hendra, kenyataannya di lapangan pemilik kendaraan tetap saja membayar kepada petugas di lapangan sebagai jasa parkir.
“Memang bukan kewajiban bagi pemilik kendaraan, tetapi dengan sukarela tetap saja bayar kepada oknum sebagai jasa karena sudah membantu menata parkir dan menjaga kendaraan di lapangan,” ungkap Hendra DS.
Kondisi ini, sebut Hendra, sudah barang tentu uang jasa parkir itu akan jatuh kepada oknum tertentu. “Berarti, kebijakan itu menguntungkan oknum dan merugikan Pemko Medan,” kata Hendra.
Menurut Hendra, petugas parkir di tepi jalan bukan hanya sekadar mengutip uang parkir, tetapi ikut berjasa mengatur dan menata parkir sehingga terhindar kesemrawutan lalu lintas di Kota Medan.
Jadi, menurut Hendra, alasan Pemkot Medan menggratiskan parkir manual karena banyaknya kebocoran PAD dari pelaksanaan parkir manual tidak tepat.
“Bila ada dugaan kebocoran PAD, maka pengawasan yang perlu di tingkatkan. Perlahan parkir manual diganti menjadi e-Parking, bukan di gratiskan. Ini tindakan tergesa-gesa dan patut dievaluasi kembali. Artinya, PAD jangan di nol kan. Kalau tak mau bocor, ya diawasi,” tegas Hendra DS.
Diketahui, terhitung tanggal 2 April 2024 Pemkot Medan secara resmi menggratiskan biaya parkir di seluruh lokasi yang tidak menerapkan sistem elektronik parking (e-parking) atau konvensional (manual).
Pada saat bersamaan, seluruh Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawas di lokasi parkir konvensional juga sudah ditarik. (dicky)
