 |
| Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan. (Foto : dpr.go.id) |
Agiodeli.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan menyoroti beragam laporan masyarakat terkait aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai merugikan masyarakat adat di Tapanuli Raya.
Maruli menekankan perlunya DPR menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Intinya, kehadiran TPL ini sudah banyak menimbulkan persoalan. Ada laporan kekerasan, bahkan sampai mendatangi rumah masyarakat. Dari pihak kepolisian juga sepertinya ikut campur dalam pembelaan TPL. Namun, sampai sekarang laporan masyarakat terhadap perusahaan, baik kriminalisasi maupun tindakan aparat, belum jelas tindak lanjutnya,” ungkap Maruli dalam RDPU Komisi XIII dengan Direktur Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC), Senayan, Selasa (9/9/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini menyangkut banyak lembaga dan harus ditangani secara menyeluruh. Menurutnya, meskipun TPL memberikan lapangan kerja bagi putra-putri daerah, konflik yang muncul tidak bisa dibiarkan.
“Kita dari Komisi XIII perlu menampung dulu persoalan ini, kemudian menjadwalkan rapat lanjutan dengan mengundang berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat adat, gereja, KSPPM, hingga Kementerian Lingkungan Hidup,” tegasnya.
Maruli menambahkan, DPR juga perlu meminta penataan ulang terhadap konsep operasional TPL, mengingat izin operasional perusahaan tersebut kembali diperpanjang pemerintah.
"Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka DPR perlu mendalami sejauh mana izin yang sudah diberikan berjalan sesuai aturan, serta apakah perusahaan ini memang benar atau juga melakukan kesalahan,” paparnya.
Maruli pun menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari Komisi XIII DPR RI dalam persoalan ini.
“Persoalan TPL sudah cukup lama berjalan, maka kita perlu memastikan penyelesaiannya agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas di masyarakat,” pungkasnya. (dicky)
