Gubsu Bobby Nasution
AgioDeli.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan program sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2026/2027, dengan tahap awal penerapan di Kepulauan Nias.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. dalam memperluas akses pendidikan dan menghapuskan beban biaya sekolah bagi masyarakat.
Sebagai langkah awal, Program Sekolah Gratis (PUBG) tahap pertama akan menanggung biaya SPP seluruh siswa SMA/SMK/SLB di wilayah kepulauan tersebut, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp21,48 miliar per semester. Program ini selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumut telah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, terutama jaringan internet dan listrik di sekolah-sekolah. Hingga saat ini, jaringan internet telah terpasang di 66 sekolah, terdiri dari 29 SMA, 34 SMK, dan 3 SLB. Sementara itu, pemasangan di 97 sekolah lainnya masih berlangsung, meliputi 56 SMA, 40 SMK, dan 1 SLB.
Akselerasi infrastruktur digital dan energi ini diharapkan mampu mengatasi kesenjangan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa program sekolah gratis ini akan memastikan SMA Negeri di Sumut benar-benar bebas pungutan. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Rantai kemiskinan itu sulit terputus bila tidak dari pendidikan. Banyak warga mengeluh anaknya tidak bisa melanjutkan ke SMA karena kendala biaya. Karena itu, kami berikan perhatian lebih agar tidak ada lagi anak Sumut yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi,” tegas Bobby Nasution.
Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa program ini juga merupakan bagian dari transformasi pendidikan Sumut menuju era digital, di mana pemerataan akses internet menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pembelajaran modern dan inklusif.
“Kita ingin memastikan semua sekolah siap masuk ke sistem pembelajaran digital. Pemerataan akses ini adalah fondasi agar pendidikan di Sumut benar-benar inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Sumut berharap tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah, termasuk wilayah terluar dan tertinggal, sekaligus memperkuat posisi Sumut sebagai salah satu provinsi dengan komitmen tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia. (*)
