 |
| Anggota Komisi I DPRD Medan, Saipul Bahri. (Foto : agiodeli.id/Dicky) |
Agiodeli.id - Bukannya memberikan contoh yang baik, aparatur Pemko Medan malah membuat contoh buruk.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Saipul Bahri naik pitam usai terungkap 161 kendaraan dinas Pemko Medan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Fakta memalukan itu terbongkar saat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyidak 385 kendaraan dinas beberapa waktu lalu.
"Secara persentase, ini sudah lebih dari 40 persen. Jumlah ini sangat banyak," tegas Saipul Bahri kepada wartawan di Medan, Selasa (13/10/2026).
Sekretaris Fraksi NasDem dari Dapil II (Marelan, Labuhan, Belawan) itu mengatakan, ini baru 385 unit yang diperiksa. Padahal total kendaraan dinas Pemko Medan ada sekitar 5.000 unit.
"Bagaimana kalau 5.000-an unit itu diperiksa semua, ada berapa banyak lagi yang belum bayar pajaknya?" sindirnya.
Menurutnya, ini tamparan keras. Masyarakat terus diminta taat pajak, tapi pejabatnya sendiri bandel.
"Aparatur merupakan 'wajah' Pemko Medan. Harusnya jadi teladan, bukan malah kasih contoh buruk," katanya.
Saipul meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Medan menginventarisir total aset bergerak dan tidak bergerak. Cek keberadaan, penggunaan, nilai, sampai pajaknya.
"Khusus kendaraan dinas, pastikan seluruhnya sudah membayar pajak tepat waktu," tegasnya.
Padahal saat ini Pemko dan DPRD lagi 'ngotot' mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi sekarang Pemko Medan dapat 66 persen dari pungutan PKB setelah opsen pajak berlaku.
"Jangan sampai upaya peningkatan PAD ini tidak diindahkan OPD sendiri," ujarnya.
Meski begitu, Saipul mengapresiasi gebrakan Wali Kota Rico sidak kendaraan dinas.
"Kepada pejabat yang kendaraannya kedapatan tidak membayar PKB, minta Wali Kota berikan teguran. Perilaku itu sudah berikan citra kurang baik," pungkasnya. (Dicky)
