Pra Musrenbang Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Foto: ISTIMEWA
AgioDeli.ID – Sebanyak 7 kepala daerah di kawasan
Pantai Barat Sumatera Utara sepakat meminta Gubsu Edy Rahmayadi memperbaiki jalan rusak di daerahnya masing-masing.
Permintaan itu mereka sampaikan pada Pra
Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun 2023 Zona Pantai Barat. Pra Musrenbang ini
sendiri berlangsung di Auditorium
Universitas Aufa Rohyan, Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padangsidempuan, Senin (28/3/2022).
Dari ke-7 kepala daerah itu, dua di antaranya berstatus walikota, yakni Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution dan Walikota Sibolga, Jamaluddin Pohan. Sementara, lima lainnya
adalah Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra
Parlindungan Pasaribu; Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Darwin
Sitompul; Bupati Mandailing Natal, Muhammad
Jafar Sukhairi Nasution; Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin
Harahap dan Plt Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi
Pasaribu.
Permintaan para kepala daerah itu
direspon Gubsu Edy Rahmayadi, yang hadir bersama Plt. Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis dan
para pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) Pemprovsu lainnya.
Menurutnya, pembangunan jalan rusak yang dimintakan para
kepala daerah tersebut telah direncanakannya sejak lama. "Bahkan sejak tahun 2019 ini
dirancang," ujarnya.
Ia mengungkapkan total sepanjang 131,2
Km panjang jalan yang akan ditangani Pemprov Sumut mulai
tahun 2022 hingga 2023. Pembiayaannya mencapai sekitar Rp700 miliar.
Adapun pembangunan jalan tersebut
masuk dalam program strategis pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
Sumut berbiaya Rp 2,7 triliun secara multiyears bermetode konstruksi
terintegrasi dengan konsep rancang bangun (design & build), yang saat ini
ditenderkan.
Edy mengatakan, paling lambat pembangunan
131,2 km jalan itu mulai dikerjakan pada 1 Mei 2022 mendatang. "Pembangunan
paling lambat 1 Mei 2022. Paling lambat, kita harapkan April ini selesai tahap
penghitungan tender," katanya.
Mantan Pangkostrad ini menjelaskan, Pemprov Sumut mengerjakannya secara multiyears (2022-2023). Tujuannya untuk menjawab persoalan dan
kelurahan masyarakat soal banyaknya jalan yang tidak mantap, bahkan ada yang
rusak parah.
"Kalau tidak dilakukan itu, nanti
tidak pernah terjawab itu semua. Terus ditanya gimana kok dibangun sekarang?
Itu lah kita tender tahun sistem jamak, kita anggarkan per tengah tahun dan
tahun selanjutnya," pungkasnya. (dicky)
