Surya Paloh instruksikan kadernya di DPR RI untuk menggagalkan upaya penundaan Pemilu 2024. sumbr foto: metrobali.com
AgioDeli.id
– Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh instruksikan kader partainya di
parlemen untuk menggagalkan upaya penundaan Pemilu 2024. Aktivis Eksponen ’66,
Jansen Leo Siagian, di sisi lain memandang ide penundaan pemilu adalah aksi
cari muka sejumlah politisi.
Instruksi
terhadap legislator NasDem untuk menggagalkan penundaan pemilu disampaikan
Surya Paloh lewat keterangan tertulisnya yang diterima media, Selasa
(1/3/2022). Dia juga mengimbau seluruh kader dan masyarakat untuk tidak
menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden
yang mencuat kembali belakangan ini.
"Sistem negara kita demokrasi, yang
mana demokrasi super liberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil,
ya, NasDem pahami itu, Jadi belum tertarik bahas ini secara serius," ujar
Paloh, mengawali keterangan.
Dia menegaskan partainya menolak pengunduran Pemilu 2024 demi
kepentingan bangsa dan negara. Sebab di dalam konstitusi Pasal 22E UUD 1945
secara imperatif dinyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR,
DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun
sekali.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan
bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya
berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan
(mematuhi aturan)," kata Surya Paloh.
Paloh mengaku tetap menghargai
keinginan Parpol lain yang mewacanakan pengunduran Pemilu 2024 dan perpanjangan
masa jabatan presiden. Namun, dirinya menyatakan tak ingin menjadi pengkhianat
reformasi dengan mendukung usulan itu.
Terpisah,
Jansen Leo Siagian kepada AgioDeli.id menyatakan ide penundaan pemilu merupakan
ide yang menjerumuskan dan ‘menampar wajah’ Jokowi. Sebagai aktivis angkatan 66
yang juga pendukung Jokowi dari era Pilgub DKI hingga Pilpres 2014 dan 2019,
Leo mengaku salut atas sikap Presiden Ke-7 RI.
“Saya
salut terhadap ketegasan dari Pakde Jokowi. Tapi anehnya sangat banyak orang
yang suka cari muka. Jokowi tegaskan konsekwen patuhi undang-undang alias
konstitusi,” tukas Leo, Selasa (1/3/2022).
Mantan
jurnalis asal Sumatera Utara yang kini berdomisili di Jakarta ini bahkan
mengistilahkan pengusul penundaan pemilu sebagai orang-orang yang mabuk kekuasaan.
Pernyataan itu juga ia publikasikan lewat akun Facebook pribadinya, dengan
membubuhi tagar #SalamSadar.
Diketahui,
Leo Siagian dan Surya Paloh sama-sama menghabiskan masa kecilnya di Serbelawan,
sebuah kawasan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Leo kemudian berkarir
sebagai wartawan di Medan juga Jakarta.
Pro-Kontra Partai Politik
Diketahui
pula, usul penundaan Pemilu 2024 mulanya datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Muhaimin Iskandar atau akrab
disapa Cak Imin. Ia mengusulkan penundaan Pemilu 2024
hingga dua tahun lamanya.
Usulan tersebut mendapat sambutan dari Ketua
Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga mengaku mendapatkan masukan dari
masyarakat agar Jokowi masih menjadi presiden setelah 2024. Masukan tersebut,
klaim Airlangga, didapatkannya dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis,
Siak yang mengaku pendapatan meningkat berkat Jokowi.
Belakangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional
(PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyatakan setuju dengan usulan tersebut.
Pihaknya menilai kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga
pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan
untuk kembali bangkit.
Sementara
itu, Demokrat sebagai partai non-koalisi pemerintah sudah sejak awal menyatakan
penolakannya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Usai melantik pengurus DPD
Partai Demokrat Riau, 26 Februari 2022 lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penundaan pemilu, jika terjadi, sebagai
kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurutnya, narasi soal pengunduran pemilu
bertentangan dengan konstitusi.
Selain
NasDem, penolakan penundaan pemilu juga datang partai politik koalisi
pemerintaan lainnya, yakni PDI-P. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pun
sepakat menyebut usul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
bersifat inkonstitusional.
Presiden
Ke-5 RI ini bahkan dikabarkan marah besar dengan usulan tersebut. Seorang
sumber, sebagaimana dilansir inilah.com, menirukan kemarahan Megawati. “Memang
negara ini punya nenek moyangnya. Perpanjangan jabatan presiden itu
inkonstitusional, bertentangan dengan roh reformasi,” kata Megawati, seperti
ditirukan sumber tersebut.
Pro-kontra
soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga kini
masih terus bergulir lewat beragam forum dan media. Dalam sebuah dialog yang
ditayangkan TVOne, baru-baru ini, Pakar
Komunikasi Politik Effendi Ghazali pun turut memberi tanggapan.
Menurut
dia, wacana itu adalah bentuk pemberontakan terhadap konstitusi, yakni UUD 45. “Ini merupakan pemberontakan terhadap konstitusi kita. Mau diperpanjang atau ditambah beberapa tahun pun, ini pemberontakan!” tegasnya.
(indra)
