Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan
AgioDeli.id- Wedangan Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketum sekaligus Capres Partai Gerindra dengan Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka kader PDI Perjuangan sejatinya pertemuan biasa antara wakil pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Wedangan itu diawali dengan perbincangan empat mata Prabowo dan Gibran. Lalu sekelompok orang yang menyebut dirinya relawan Jokowi dan Gibran se-Jawa Tengah dan Jawa Timur, datang dan menyatakan dukungan. Mereka menyatakan lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar, karena Prabowo dianggap satu-satunya Capres yang terang- terangan memberikan komitmen untuk meneruskan program Presiden Jokowi.
Dukungan itu lantas membuat Prabowo sumringah. Sementara pendukung Ganjar marah, karena menganggap Gibran terlalu jauh melangkah. Sekjend DPP PDIP, Hasto Kristianto bahkan dengan segera memanggil Gibran ke Jakarta. Seketika jagad politik Indonesia hangat pasca wedangan Prabowo dengan Gibran.
Senin, 22 Mei 2023 pagi, Gibran yang seharusnya melaksanakan tugas sebagai Walikota Surakarta diperintah harus hadir di DPP PDIP. Perintah tersebut berhubungan dengan aksi pernyataan dukungan sekelompok relawan Jokowi dan Gibran kepada Capres Prabowo bersamaan dengan "wedangan" keduanya.
Terkait wedangan yang buat PDIP bereaksi itu, kelompok masyarkat yang menamakan diri Kongres Rakyat Nasional (Kornas) mengatakan bahwa Gibran, Walikota Surakarta menunjukkan dirinya sebagai tuan rumah yang baik dengan menerima kunjungan dari siapapun di kotanya. Selain dengan Prabowo, Gibran pernah bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Erich Thohir, Sandiaga Uno hingga Anies Baswedan.
"Gibran Rakabuming Raka hakikatnya adalah manusia merdeka. Maka tidak fair dan tidak adil jika setiap tindakannya selalu dianggap mewakili sikap Presiden Joko Widodo, ayahnya," ujar Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan, Senin, 22 Mei 2023.
Menurutnya, deklarasi dukungan relawan Jokowi dan Gibran se-Jawa Tengah dan Jawa Timur kepada Capres Prabowo adalah hal biasa. Relawan memiliki kebebasan untuk memilih sosok yang dianggap lebih baik. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan kebebasan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.
"Relawan Jokowi dan relawan Gibran tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Capres Ganjar. Mereka berhak menentukan sikap terkait Capres yang dianggap mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan mereka. Pendukung Capres Ganjar dan PDIP hendaknya tidak menyampaikan pernyataan- pernyataan yang mendiskreditkan, melemahkan relawan Jokowi dan Relawan Gibran yang telah mendukung Prabowo," ucapnya.
Dia menerangkan bahwa Prabowo adalah bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Maka tindakan Prabowo yang melakukan "roadshow" ke berbagai tokoh dan tempat harus diapresiasi. Prabowo berhasil keluar dari "bungkus eksklusivitas". Sementara di sisi lain, sejak diumumkan sebagai Capres pada Jumat, 21 pril 2023 lalu, Ganjar Pranowo justru semakin eksklusif.
"Gibran telah menunjukkan kemampuannya menjadi tokoh sentral dalam dinamika politik menuju Pemilu 2024. Pusat negosiasi politik perlahan digeser dari Jakarta ke Surakarta. Maka tindakan Gibran harus didukung sehingga politik tidak selalu menegangkan. PDIP dalam hal ini juga tidak perlu baper terhadap setiap tindakan dari Mas Gibran," ucap Sutrisno yang juga merupakan pengamat politik ini.
Menurutnya, Relawan Ganjar dan PDIP harus lebih santai menanggapi isu-isu politik yang tengah terjadi, tindakan merangkul harus lebih banyak daripada memukul. Bergerak terus secara proaktif bukan reaktif.
"Segala bentuk arogansi, eksklusivitas, kesombongan harus dihentikan. Capres Ganjar hanya akan menang jika dan hanya jika seluruh pendukungnya menunjukkan sikap yang baik. Semoga pertemuan Gibran dengan DPP PDIP menghadirkan dan menghasilkan kesepakatan baru. Memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung damai. Sebagai pesta demokrasi, Pemilu 2024 harus menghadirkan sukacita dan kegembiraan," pungkas Sutrisno. (donny/rel)
