Sohibul Anshor Siregar
AgioDeli.id- Di masa pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Politik ke KPU untuk perhelatan Pemilu 2024, berbagai dinamika terjadi di setiap Parpol.
Salah satu dinamika yang terjadi adalah Bacaleg yang bakal diusung partainya mengundurkan diri dari pencalonan di masa pendaftaran.
Menyikapi hal ini, Pengamat Sosial Politik asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Anshor Siregar menjelaskan kalau ada tiga agenda tetap konflik kepartaian.
"Pertama, dinamikan kerap terjadi saat menentukan pengurus dan pertarungan meneruskan jabatan yang lama dan mengorbitkan yang baru," ulas Sohibul Anshor, kepada AgioDeli.id, Jumat, 12 Mei 2024.
Sedangkan yang kedua, adalah ketika menentukan calon untuk eksekutif baik Pilkada maupun Pilpres. "Umumnya karena ketidaksepakatan atas kandidat yang ditetapkan, dan tak sedikit yang melahirkan pembangkangan dan bahkan keluar dari partainya. Kita tahu regulasi yang berlaku memberi hak usul belaka kepada pengurus partai di daerah yang hanya berfungsi sebagai cabang ansich. Sedangkan penentuannya ada pada “amangboru” dan “namboru” yang menjadi “pemilik” partai yang bersinggasana di Jakarta. Umumnya hanya dua pertimbangan untuk beroleh penetapan, yakni kedekatan kepada pemilik partai dan nilai persembahan material untuk Jakarta. Ini hanya dapat terjadi karena partai politik Indonesia didisain oligarkis dan agak anti demokratisasi," paparnya.
Dan yang ketiga, penentuan calon legislatif. Sifat oligarkis dan anti demokratisasi partai juga hadir signifikan di sini.
"Partai mana pun yang mengalami konflik dalam proses pengajuan Calon (Sementara) Legislatif untuk pemilu 2024 saya duga terkait dengan salah satu agenda konflik tetap kepartaian Indonesia itu. Hanya saja, seseorang bisa merasa keputusan terbaik menghadapi perlakuan yang dinilainya tidak adil terhadapnya ialah pindah partai senyampang waktu masih memungkinkan untuk itu dan jika diberi tempat dan posisi yang memungkinkannya terorbit melalui kontestasi electoral 2024 pada partai baru," ungkapnya.
Dijelaskannya, saat ini tidak ada dinamika yang begitu baru yang berkembang di masa jelang Pemilu 2024 mendatang.
"Seseorang masuk ke organisasi apa pun, apalagi partai politik, tentu memperkirakan manfaat yang mungkin dia peroleh. Apalagi partai politik, jika tak beroleh harapan untuk meraih kekuasaan maka sangat masuk akal seseorang mencari wadah lain," urainya.
Terakhir, Sohibul Anshor menekankan, hal ini lebih dimungkinkan secara lebih mudah lagi oleh fakta bahwa regulasi politik di Indonesia tak memiliki keberanian untuk mendefinisikan “kader partai”.
"Pemilu 2014, misalnya, si A berhasil duduk dari partai Indonesia Bagus Selalu, dan pada pemilu 2019 berhasil duduk dari partai Selalu Bagus Indonesia. Jika untuk pemilu 2024 si A akan mencalon dari partai Bagus Indonesia Selalu, tak ada yang akan menghalanginya," pungkasnya. (donny)
