Agiodeli.id - Fraksi Hanura, PSI, PPP (HPP) meminta kepada Pemko Medan bangun kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membayar pajak dan retribusi, sehingga terbangun sinergitas dan kolaborasi yang sama-sama menguntungkan antara pelaku UMKM dan Pemko Medan.
Fraksi HPP minta Pemko Medan bangun kesadaran pelaku UMKM membayar pajak dan retribusi itu disampaikan FHPP dalam pendapatnya terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM.
Pendapatan FHPP itu disampaikan, Erwin Siahaan, dalam sidang paripurna pengesahan Ranperda menjadi Perda, Senin (18/3/2024).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah.
"Jadi, tidak hanya membantu akses permodalan dan perizinan berusaha saja, Pemkot Medan juga harus membangun kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak,” pintanya.
Selain itu, pinta Erwin, memberikan pendampingan dan pembinaan bagi pelaku UMKM dalam melakukan riset terhadap perilaku konsumen. “Sekaligus juga trial and error untuk mengetahui formula yang tepat,” katanya.
Geliat masyarakat untuk membuat bisnis sendiri, kata Erwin, berada pada trend sangat baik. Hal itu akan sangat membantu untuk mendorong perekonomian nasional dan daerah.
Di sisi lain, sebut Erwin, banyak juga mendirikan usaha hanya karena ikut-ikutan tren atau latah, tanpa melihat potensi yang dimiliki.
"Jadi, tidak mengherankan jika produk UMKM lokal yang berhasil menembus pasar internasional terbilang masih sedikit, jika di bandingkan produk sejenis dari negara luar. Produk UMKM Indonesia kalah saing, baik dari segi kualitas dan harga,” jelas Erwin Siahaan. (dicky)
