Pemda Petik Benefit Besar dari Digitalisasi Layanan Keuangan BPD

Sekaitan perhelatan akbar Penarikan Undian Nasional Simpeda, juga diselenggarakan Seminar Nasional “Peran Digitalisasi Keuangan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Seminar menyimpulkan, pemda akan memetik benefit besar dari digitalisasi layanan keuangan BPD. FOTO: Humas Bank Sumut

AgioDeli.ID – Jika bank pembangunan daerah (BPD) berdaulat dalam layanan digital ekosistem pemerintah daerah (pemda), maka pemerintah daerahlah yang justru akan memetik benefit besar, berupa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD).

Demikian rangkuman hasil seminar bertajuk “Peran Digitalisasi Keuangan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Seminar ini digelar di Niagara Hotel Parapat, Rabu pagi, 24 April 2024, sebagai rangkaian perhelatan akbar Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Periode II Tahun 2024, dimana Bank Sumut menjadi tuan rumah.

Mengingat besaran benefit yang menanti, seminar tersebut juga merekomendasikan agar pemda sebagai pemegang saham memberi andil dalam mendukung pengembangan bisnis BPD berbasis digital.

Seminar menghadirkan tiga narasumber, yakni Deputi Komisioner Hubungan Internasional APU-PPT dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan Bambang Mukti Riyadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut I GP Wira Kusuma dan Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi, serta moderator Chairman Infobank Media Group Eko B Supriyanto.

Untuk mengembangkan industri perbankan yang siap digital, papar Bambang Mukti Riyadi, diperlukan kemampuan beradaptasi dengan menyelaraskan pengembangan model bisnis seiring perkembangan inovasi teknologi yang menjadi pilar utama transformasi digital.

Pemanfaatan teknologi digital harus terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor termasuk perbankan.

“Digitalisasi BPD akan memerikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD, karena layanan digitalisasi keuangan merupakan peluang pasar yang berujung pada peningkatan laba BPD,” katanya.

Senada, I GP Wira Kusuma juga menegaskan manfaat digitalisasi BPD juga dapat mendukung sistem pembayaran pemerintah daearah yang lebih cepat, akuntabel dan transparan.

Sejauh ini, pemerintah daerah di Sumatera telah meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sumatera berada di peringkat ke-2 nasional dengan indeks ETPD tertinggi.

Indeks ETPD Sumatera tumbuh signifikan, dari tahun 2022 yang berada di level 75 persen, naik menjadi 93,9 persen pada 2023.

“Berdasarkan pemerataan indeks ETPD terhadap penerimaan pajak dan retribusi dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat juga hubungan positif digitalisasi BPD terhadap PAD pemda,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut itu.

“Pemda dengan kategori digital mengalami pertumbuhan PAD yang lebih tinggi dibandingkan pemda dengan kategori non digital,” tegasnya pula.

 

Pasar Potensial BPD

Dirut Bank Sumut Babay Parid Wazdi memaparkan, BPD masih bisa lebih optimal lagi memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Dengan mengoptimalkan layananan digital, BPD berpeluang menggarap sektor-sektor pasar yang belum tergarap dalam ekosistem pemerintah daerah.

Secara kinerja, BPD diakui terus berkembang setiap tahunnya. Namun, perlahan saat ini pangsa pasar BPD mulai tergerus disebabkan pangsa pasar potensial dalam lingkungan ekosistem pemda justru digarap oleh bank lain.

“Banyak ‘cheese’ (keju) BPD diambil alih bank lain tanpa kita sadari. Tapi kita optimis dengan terobosan layanan digital yang didukung oleh Pemda selaku pemegang saham, pasar transaksi keuangan dalam ekosistem Pemda dapat kita rebut kembali,” katanya.

Bank Sumut sendiri, lanjut dia, telah mencoba melakukan business mapping untuk memetakan sektor-sektor potensial dalam pengelolaan dan layanan keuangan berbasis digital dalam ekosistem Pemda.

Menurutnya, dalam ekosistem Pemda di Sumatera Utara ditemukan 5 sektor unggulan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank Sumut secara signifikan, yakni sektor pemerintahan, pedesaan, pendidikan, kesehatan dan agrobisnis.

Di sektor pemerintahan daerah di Sumut, Bank Sumut mencoba membidik lebih luas aspek supply chain (rantai pasok), dimana vendor-vendor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi serta kabupaten/kota dapat menjadi nasabah Bank Sumut.

Potensinya juga sangat besar, mengingat saat ini total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) provinsi beserta APBD kabupaten/kota di Sumatera Utara mencapai Rp67 triliun.

Saat ini, meskipun sudah banyak vendor yang menjadi nasabah Bank Sumut, namun jumlahnya belum optimal dibanding potensi yang ada.

 

Potensi Dana Desa dan Institusi Pendidikan

Di sektor pedesaan di Sumut, paparnya, ada potensi besar penghimpunan dana yang bisa digarap, karena di Sumut terdapat 5.456 desa, dengan total dana desa Rp4,5 triliun.

“Dana desa tersebut sangat berpotensi dikelola oleh Bank Sumut untuk menunjang pertumbuhan DPK,” katanya.

Potensi besar juga terdeteksi dari sektor kesehatan dimana di Sumut terdapat 196 rumah sakit baik RSUD maupun rumah sakit swasta.

Sedangkan di sektor pendidikan, terdapat 37.574 sekolah pemerintah dan swasta serta 26 perguruan tinggi negeri dan 117 perguruan tinggi swasta.

Selain itu, di sektor agrobisnis, kontribusinya ke Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumut pada tahun 2023 mencapai 22,35%, dengan serapan angkatan kerja dari sektor agrobisnis sebesar 34,75% dari total angkatan kerja di Sumut.

Dia optimistis, kontribusi PAD dari Bank Sumut ke depan akan semakin besar bila segmen-segmen pangsa pasar yang terintegrasi dengan ekosistem Pemda bisa direbut Bank Sumut.

Menutup seminar, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi meminta BPD agar terus bersinergi, berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung program masing–masing pemerintah daerahnya. (*)

 

Sumber: Humas Bank Sumut

Editor: Indra Gunawan

indragunawanku@gmail.com