 |
| Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GEMAS), Rabu , 29 Mei 2024 siang berunjuk rasa di Depan Gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Jenderal Besar A.H Nasution, Medan. |
Agiodeli.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GEMAS), Rabu , 29 Mei 2024 siang berunjuk rasa di Depan Gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Jenderal Besar A.H Nasution, Medan.
Unjuk rasa mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari Personil Kepolisian serta mahasiswa juga memakai topeng mirip Bjorka dan membentangkan sejumlah spanduk, bertuliskan "Bapak Kajati Sumut Panggil Aktor dan Periksa Pembangunan Puskesmas Pintu Padang - Tapanuli Selatan yang dimenangkam CV. Restu Jaya Mandiri T.A 2023 Senilai 8 Miliar Diduga Korupsi Persengkongkolan Jahat Dengan Konsultan Perencanaan CV. Osaka Karya Konsultan Terindikasi Markup Volume dan RAB. #KIKI#HUSIN#SAHDAN"
Koordinator Aksi, Ferdiansyah Pasaribu mengungkapkan dalam orasinya, selama 73 Tahun Tapsel ternyata belum menunjukkan kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi. "Praktek korupsi terus berlanjut seolah sudah menjadi budaya para penguasa di daerah. Hal ini sangat menciderai semangat reformasi yang meruntuhkan kekuasaan orde baru," ujar Ferdiansyah.
Massa GEMAS menduga berbagai cara dilakukan kelompok penguasa di Tapsel yang bekerjasama untuk bersekongkol dengan penegak hukum. “Kejaksaan Tapanuli selatan untuk meredam laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, justru terindikasi yang aktif dan gencar dalam pelaporan dalam pemberantasan korupsi justru diserang dari berbagai sisi di Tapanuli Selatan,"imbuh Ferdi.
Massa yang hadir membasa topeng Bjorka. Itu dibuat sebagai simbol sindiran untuk seseorang berinisial H yang disebut-sebut kepercayaan orang nomor satu di Tapanuli Selatan
"Bukan hal ini saja orang dekat atau kepercayaan Bupati Tapanuli Selatan terindikasi mengatur permainan. Baik jabatan pegawai yang strategis maupun proyek serta memanfaatkan persengkongkolan jahat yang sudah menjadi rahasia bersama. Inisial “H” juga diduga membusukkan proses politik dan pada akhirnya menghambat pemerataan ekonomi dan pembangunan. Diduga “H” Menciptakan kontraktor dan konsultan untuk kepentingan pribadi serta memperkaya diri dengan koleganya yang bernisial “RH” (Kontraktor Kepercayaan “H”) dan “SAH” (Konsultan Perencanaan H”)," beber Ferdi.
Disamping itu, Ferdi membeberkan Proyek yang diduga permainan “H”, “RH”, “SAH” yaitu Pembangunan Puskesmas Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan yang di menangkan oleh CV. Restu Jaya Mandiri T.A 2023 Senilai 8 Miliar.
GEMAS menilai, semua dalam uraian pekerjaannya diduga dimarkup yang terindikasi tidak sesuai spesifikasi RAB. Diduga Kualitas Pekerjaan tidak sesuai standar dan lemah pengawasan. Buktinua, belum setahun pekerjaan tersebut sudah banyak keretakan atau hancur.
"Harga item pekerjaan sangat tinggi. Kami duga penggelembungan harga. Diduga konsultan perencanaan dan konsultan bersengkongkol jahat untuk menaikkan harga spesefikasi," tegasnya.
Sayyid selaku koordinator Lapangan menambahkan, pihaknya meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera panggil dan periksa Kepala dinas Kesehatan Tapsel (Kuasa Pengguna Anggaran), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Pihak Perusahaan (Pemborong Pekerjaan) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pemerintah serta yang terkait dalam pekerjaan tersebut.
Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan juga menyarankan supaya aparat penegak hukum supaya bekerjasama dengan lembaga independen atau tim ahli yang mampu menghitung keuangan negara untuk mengaudit kerugian negara pada dugaan korupsi tersebut. Dengan harapan mempercepat proses hukumnya.
Setelah unjuk rasa tersebut berjalan 1 Jam, Kejaksaan Tinggi Sumatera Sumatera Utara melalui bagian Penkum, Lamria menemui massa. Pihak Kejati Sumut mengucapkan terimakasih atas aspirasi yang disampaikan. Informasi tersebut, katanya akan disampaikan kepada pimpinan. "Kami harap agar segera dimasukkan laporannya supaya mempermudah dan mempercepat proses hukumnya," papar Lamria.
Setelah mendengarkan tanggapan dari Kejati Sumut Koordinator aksi memohon kepada Kejati Sumut agar serius untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas Pintu Padang ini.
Diungkapkan juga, prihal mereka akan kembali melaksanakan demonstrasi pada pekan depan untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut.
Setelah aksi selesai massa menyerahkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara lengkap dengan dokumen seperti RAB,dokumentasi pekerjaan.(B Warsito)
