 |
| Wartawan Senior, Ahmad Faisal. (Foto : ist) |
Oleh: Ahmad Faisal
Hendri Yanto Sitorus (36) terus menuai protes massa. Jadi bulan-bulanan demonstran sejak Bupati Labura itu masuk radar KPK. Demo teranyar terjadi Jumat (13/6/2025). Inilah asbabun nuzul soal itu.
Labuhan Batu Utara (Labura) adalah kabupaten dengan lanskap elok. Membentang dari pesisir Selat Malaka hingga dataran tinggi Bukit Barisan.
Di bentangan dengan luas setengah wilayah Kabupaten Langkat itulah tergambar denyut kehidupan warga 90 desa dan kelurahan. Mereka tumbuh berkembang di bumi yang subur.
Saking subur, saban tahun Labura menghasilkan miliaran ton sawit. Juga puluhan juta ton karet dan pinang.
Di tengah bentangan dihuni 400 ribu warga itu, Hendri Yanto Sitorus menjadi orang nomor wahid. Sosoknya gemilang.
Lihatlah. Kiprah politiknya di wilayah hasil pemekaran Kabupaten Labuhan Batu itu kian sebangun dengan kesuksesan ayahanda tercinta, H. Buyung Sitorus (60).
Terjerat kasus suap di ujung masa jabatan, Buyung Sitorus adalah bupati pertama Labura.
Sejarah tokoh bernama tulen Khairuddin Syah Sitorus sepuluh tahun memimpin Labura pun tengah diulang putra terkasih, Hendri Sitorus.
Menyambung masa bakti sang ayah (2010–2015 dan 2016–2021), Hendri Sitorus kini menjalani periode kedua kepemimpinannya di Labura.
Buyung dan anak sulungnya itu memang sukses dua periode menjadi bupati di wilayah terkenal dengan kondisi jalan kupak-kapik.
Di sana, sosok Hendri Sitorus kembali terdepan.
Dialah mesin penggerak dari harapan dan keinginan rakyat meraih kehidupan lebih baik, terangkum dalam rasa adil, makmur, dan sejahtera. Itulah sejatinya sosok pemimpin.
Namun yang terdengar di banyak wilayah Sumatera Utara (Sumut), sosok Hendri Sitorus justru dicap sebagai pemimpin tak amanah. Suka memainkan anggaran dan program. Lalu pura-pura bisu dan tuli ketika semua soal itu disoal.
Setidaknya, begitulah Hendri Sitorus di mata kalangan aktivis anti korupsi yang belum lama ini menyetor namanya ke KPK (Komisi Anti Korupsi).
Demo massa yang hari-hari ini gencar membeber seabreg dugaan korupsi di lingkaran Bupati Hendri Sitorus bahkan dinilai sebagai sinyal berseminya praktik kotor pemerintahan di Labura. Seperti yang dilakoni Buyung Sitorus hingga masuk bui empat tahun lalu.
Penilaian senada dilontar Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alwi Hasbi Silalahi.
Digelar di Medan dan Jakarta, unjuk rasa berantai massa sejumlah organisasi mahasiswa itu membuat dia merasa yakin praktik dugaan korupsi benar marak terjadi di Pemkab Labura.
"Kita tunggu saja hasil pengusutan semua (kasus dugaan korupsi di Labura) itu dari APH," tutur Alwi, di Medan, Kamis (12/6/2025).
Demo terbaru soal bobroknya tata kelola Labura digelar di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Jumat (13/6/2025).
Lagi-lagi menyeret nama Hendri Yanto Sitorus dan Kepala Dinas Pendidikan Labura Irwan Harahap, kali itu demo digelar untuk memprotes Kejati Sumut.
Korps Adhyaksa itu dinilai lamban mengusut sejumlah praktik dugaan korupsi di Labura. Pengusutan skandal Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kabupaten itu, salah satu yang disoal.
Berlatar temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, kasus yang diributkan adalah Dana BOS Tahun 2021 bernilai hampir Rp 1 miliar.
"Kami menilai kasus itu sebagai pembiaran yang disengaja. Uang negara dirampok dan para pelaku dibiarkan bebas. Ini penghinaan terhadap rasa keadilan publik," tegas jubir AMRB (Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu), jelang aksi di gedung Kejati Sumut.
Bersama skandal Dana BOS, Kejati Sumut diketahui menerima pengaduan sejumlah kasus lain di Pemkab Labura. Kejanggalan proyek pembangunan gedung perpustakaan umum bernilai Rp10 miliar, misalnya.
Seperti Kejati Sumut, KPK pun kini tengah meneliti seabreg berkas soal dugaan patgulipat di Pemkab Labura. Diterima pada 21 Februari 2025, laporan praktik ditengarai melibatkan Bupati Hendri Yanto Sitorus itu teregistrasi dengan nomor 227-228/JMMsu/LP/II/2025.
Sejumlah kasus terurai di situ. Dari praktik dugaan jual beli jabatan, permainan fee proyek, suap peraturan bupati, hingga sangkaan main mata di balik proyek pembangunan jalan Labura yang menjadi perhatian Jokowi saat menjadi Presiden.
Begitulah. Memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Labuhan Batu demi memercepat kesejahteraan warga, Labura yang 21 Juli mendatang menapaki usia 17 tahun malah masuk dalam radar KPK.
Elegi itu membuat kemeriahan ultah Labura bulan depan diprediksi tak seriuh tahun-tahun berlalu. Apalagi tersiar kabar perayaan itu bakal diiringi aksi demo memprotes Hendri Yanto Sitorus.
Adakah bupati yang sejak lama diduga-duga dan akhirnya dilapor ke KPK itu benar korup?
Alih-alih memberi klarikasi ke publik, Hendri Sitorus malah mengundang kontroversi. Ketua DPD Partai Golkar Labura itu nyalon Ketua Golkar Sumut. Hendri mengaku siap bertarung di Musda XI Golkar Sumut, digelar tahun ini.
Yang merespons pencalonan abang dari Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus ini baru pengurus DPD II Golkar Labura.
Fakta 17 tahun trah Buyung Sitorus meraja di sana membuat dukungan perdana itu tak lah dianggap dukungan utama.
Minus DPD Golkar Labura, ada 38 suara lagi yang akan diperebutkan para kontestan forum lima tahunan ini.
Pemilik 38 suara itu adalah DPP Golkar, DPD I Golkar Sumut, 32 DPD II Golkar kabupaten/kota, AMPG, Kosgoro 1957, MKGR dan SOKSI. Bagaimana kans Hendri Sitorus?
Sampai tutup Mei 2025, belum ada lembaga survey yang memprediksi Hendri menang dalam perebutan tahta Golkar Sumut. Timnya pun belum tampak turun untuk melakukan sigi.
Dalam sejarah 'Beringin' propinsi ini, mungkin baru kali ini ada Calon Ketua Golkar Sumut yang punya batu sandungan berani bertarung mengadu nasib.
Karena itu pula, banyak yang menganggap pencalonan Hendri Sitorus sebagai mop. Sekadar kelakar. Benarkah ?
*Wartawan, tinggal di Medan
