Gubsu Bobby Nasution ketika menemui masyarakat korban bencana di Sumut
AgioDeli.id- Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berhasil memperjuangkan peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascabencana di Sumatera Utara hingga mencapai Rp23,32 triliun.
Anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana periode 2026–2028 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Dana ini diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan di berbagai wilayah terdampak bencana di Sumut.
Pada tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,94 triliun, yang terdiri dari Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Rata-rata per tahun dana TKD mencapai Rp7,78 triliun selama tiga tahun. Ini merupakan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara bertahap,” ujar Bobby Nasution, Kamis, 9 April 2026.
Untuk tahun 2027, alokasi anggaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mencapai Rp7,97 triliun, dengan pembagian Rp4,62 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.
Sementara itu, pada 2028, alokasi anggaran sebesar Rp6,40 triliun, terdiri dari Rp2,07 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk kewenangan provinsi. Dengan demikian, total anggaran pemulihan pascabencana di Sumut hingga 2028 mencapai Rp23,32 triliun.
Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan pascabencana di Sumut. Ia menyebutkan sejumlah daerah mengalami kerusakan signifikan akibat bencana, mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, permukiman warga hingga lahan pertanian.
“Sebagaimana kita ketahui, beberapa wilayah mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor. Karena itu, dukungan ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan,” jelasnya.
Menurutnya, rencana pemulihan selama tiga tahun merupakan langkah realistis, mengingat proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan tahapan yang kompleks, mulai dari pemetaan lahan, relokasi, pembangunan kembali, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas sinergi yang terjalin dalam upaya pemulihan pascabencana.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami tidak sendiri, termasuk juga dukungan dari pihak swasta yang turut membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi pascabencana,” pungkasnya.(*)
