 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra S.T saat menggelar Reses di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Minggu (25/7/2026). (Foto : agiodeli.id/Dicky) |
Agiodeli.id - Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 anggota DPRD Kota Medan Edi Saputra, S.T di Jalan Rawa Cangkuk III Medan Denai Sabtu (25/7/2026) dan di Jalan Seksama, Gang Ikhlas, Kelurahan Binjai, Medan Denai, Minggu (26/7/2026) mengungkap fakta soal penyebab warga gagal dapat Bantuan Sosial (Bansos). Ternyata karena hal sepele.
Masalah Bansos itulah yang banyak dikeluhkan masyarakat saat Reses yang digelar di dua tempat tersebut.
Edi mengatakan, salah satu penyebab utama masyarakat gagal mendapatkan Bansos adalah Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang tidak sinkron.
"Untuk dapat Bansos, Adminduk harus sinkron. Contoh nama saya Edi Saputra S.T. Semua nama saya, di Akte Lahir, KTP, KK sama dan tidak ada yang beda. Tulisan 'Edi' pakai i bukan pakai y. Itu namanya sinkron," jelasnya.
Adminduk yang tidak sinkron bahkan bisa berakibat fatal. Ia mencontohkan, seorang istri tidak bisa menuntut suami yang menikah lagi jika data kependudukan tidak sinkron.
 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra S.T saat menggelar Reses di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Minggu (25/7/2026). (Foto : agiodeli.id/Dicky) |
Selain itu, Edi juga menyoroti maraknya jual beli rekening, keterlibatan judi online, hingga mudahnya memberikan data pribadi kepada orang lain.
"Jangan melanggar aturan perbankanz karena itu juga bisa menyebabkan gagal mendapatkan Bansos. Seperti, jual beli rekening bank yang bisa disalahgunakan untuk transaksi Narkoba. Itu dianggap money laundry. Kalau ada warga yang terlibat, langsung datang ke bank tutup rekeningnya. Jangan sampai polisi datang ke rumah baru ditutup," tegasnya.
"Alasan lain tidak dapat bantuan karena salah satu anggota dalam KK main judi online. Jangan pula Kepling didemo gara-gara gak dapat Bansos, padahal, main Judol itu merupakan salah dari sendiri," tambahnya.
Selain masalah tersebut, Edi Saputra juga menjelaskan tentang Desil. Edi menjelaskan saat ini pemerintah menilai kelayakan masyarakat mendapatkan Bansos hanya melalui Desil yang datanya sudah online. Tidak lagi foto dapur atau ruang tamu seperti dulu. Warga yang berhak mendapatkan Bansos adalah Desil 1-5.
"Banyak ibu rumah tangga yang status pekerjaannya ibu rumah tangga masuk Desil 4,5. Harus diubah menjadi buruh lepas agar bisa masuk Desil 4," paparnya.
Aturan Desil ini, menurutnya belum merata antar daerah. Ia pun mendorong ibu-ibu membuat konten positif di media sosial, menyuarakan masalah Desil agar Presiden Prabowo mengetahui kondisi riil di lapangan.
 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra S.T saat menggelar Reses di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Minggu (25/7/2026). (Foto : agiodeli.id/Dicky) |
"Dari pada buat konten yang enggak-enggak di Medsos, lebih baik buat konten soal Desil ini," ujar anggota Komisi I DPRD Medan itu.
Dalam kesempatan itu, Edi juga mengingatkan warga mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang kini bisa diurus di Kantor Lurah.
Sekretaris Lurah Binjai Khairul Arfan mengapresiasi kontribusi Edi Saputra dan mengingatkan warga mengaktifkan IKD.
"Pesan ibu Lurah tadi agar warga Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai yang belum mengaktifkan IKD, agar segera mengaktifkannya," paparnya.
 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra S.T saat menggelar Reses di Jalan Rawa Cangkuk III, Medan Denai, Sabtu (24/7/2026). |
Sementara itu, Tokoh Masyarakat, Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Edi Saputra S.T yang telah banyak berkontribusi untuk masyarakat di kelurahan tersebut.
"Mari kita dukung kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Edi Saputra. Kami mendoakan Pak Edi agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala," paparnya. (Dicky)
