AgioDeli.ID: Fraksi Partai Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Kota Medan menilai pengerjaan infrastruktur yang di lakukan Pemko Medan melalui OPD terkait belum profesional.
“Pengerjaan dilakukan akhir tahun, sehingga kualitas proyek tidak maksimal. Kesannya buru-buru, sekadar menghabiskan anggaran,” kata Ketua Fraksi HPP, Hendra DS, Sabtu (3/12/2022).
Hendra mengaku, hal itu juga disampaikannya dalam pendapat fraksi pada sidang paripurna pengesahan APBD Kota Medan TA 2023, beberapa waktu lalu.
Fakta belum profesionalnya pengerjaan infrastruktur itu, kata Hendra, terlihat pengerjaan infrastruktur masih menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
"Misalnya saat penggalian atau pengorekan. Bekas galian itu tidak ditangani dengan baik, sehingga menghilangkan estetika dan kenyamanan serta gangguan lain kepada masayarakat,” paparnya.
Selain itu, sebut Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan itu, pengerjaan infrastruktur sering kali dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga targetnya hanya penyelesaian pengerjaan pembangunan.
Seharusnya, tambah anggota Komisi IV itu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Medan terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu pengerjaan.
“Upaya dan komitmen Pemkot Medan untuk mengejar kualitas pembangunan infrastruktur harus didukung dengan pengawasan lebih ketat,” paparnya.
Kedepan, pinta legislator asal Dapil IV itu, pengerjaan pembangunan infrastruktur di lakukan pada semester awal tahun anggaran, sehingga mampu menghasilkan kualitas lebih baik.
Diketahui, APBD Kota Medan TA 2023 yang telah disahkan mencapai Rp7,2 triliun lebih dengan rincian Pendapatan Daerah Rp7.271.065.208.056, Belanja Daerah Rp7.868.865.208.056 dan Pembiayaan Penerimaan Rp597.800.000.000.
Dari jumlah pendapatan itu, sebesar Rp1,3 triliun lebih untuk program penyelenggaraan jalan dan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. (donny)
