 |
| Foto: Illustrasi |
Di tengah kondisi masyarakat yang harus rela mengantri hingga berjam jam demi mendapatkan solar subsidi di sejumlah SPBU di Kota Medan, muncul dugaan praktik mafia BBM yang beroperasi di kawasan Pasar 4 Marelan. Fenomena ini menjadi ironi yang menyakitkan bagi masyarakat kecil yang setiap hari harus berjuang mendapatkan beberapa liter bahan bakar untuk bekerja.
Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa seorang pengusaha bernama AS diduga menjalankan aktivitas pengumpulan solar subsidi dari berbagai titik pengisian BBM. Solar yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, sopir angkutan, serta pelaku usaha kecil itu diduga dikumpulkan secara sistematis sebelum dialihkan ke jalur distribusi lain.
Lebih jauh lagi, mencuat pula nama sebuah perusahaan, PT SMS yang disebut-sebut diduga menjadi tempat penampungan BBM subsidi tersebut. Dari lokasi penampungan inilah solar yang awalnya berstatus subsidi diduga kembali dipasarkan sebagai solar industri dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Sumber di lapangan juga menyebutkan bahwa jaringan ini diduga memiliki sekitar 12 armada pengangkut, yang setiap hari beroperasi mengumpulkan BBM dari berbagai sumber. Dengan kapasitas pengangkutan yang diperkirakan mencapai sekitar 15 ton solar per hari, jumlah tersebut tentu bukan angka kecil.
Jika angka tersebut benar, dan seluruh armada yang dimiliki perusahaan beroperasi, maka dalam sehari saja dapat diasumsikan ada puluhan hingga ratusan ton solar subsidi diduga telah dialihkan dari peruntukannya. Artinya, BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil justru berpotensi berubah menjadi komoditas bisnis bagi segelintir pihak yang memanfaatkan celah distribusi.
Situasi ini tentu semakin menimbulkan kemarahan publik, karena pada saat yang sama masyarakat di lapangan masih harus menghadapi antrean panjang hanya untuk mendapatkan solar subsidi. Banyak sopir angkutan dan pelaku usaha kecil mengeluhkan waktu kerja mereka habis hanya untuk mengantre BBM.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif setelah muncul informasi yang menyebutkan adanya dugaan “backup” dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap aktivitas tersebut. Jika dugaan ini benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar praktik penimbunan BBM, tetapi juga menyangkut integritas aparat negara yang seharusnya berdiri melindungi kepentingan rakyat.
Kondisi ini juga menjadi ujian serius bagi para pemangku kepentingan, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Publik tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada isu yang beredar di masyarakat tanpa ada tindak lanjut nyata.
Aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri alur distribusi solar subsidi yang diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu. Penelusuran juga perlu dilakukan terhadap peran individu maupun korporasi yang disebut-sebut terlibat dalam aktivitas tersebut.
Kini masyarakat menunggu keberanian negara untuk bertindak. Sebab jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka wajar jika publik bertanya: apakah subsidi benar-benar untuk rakyat, atau justru menjadi ladang empuk bagi para pemain yang memiliki jaringan dan perlindungan kekuasaan. (Tim)
.jpg)
