 |
| Anggota DPRD Kota Medan, H.T Bahrumsyah menggelar Sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan di Medan Belawan, Sabtu (10/5/2025). (Foto : ist) |
Agiodeli.id - Anggota DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, SH MH, mengatakan masa depan anak-anak Belawan harus diselamatkan. Hal ini penting, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini dikatakan legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan saat melaksanakan Sosialisasi ke V Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (10/5/2025).
Kedua lokasi itu, masing-masing di Jalan Pelabuhan Raya, Gang 2 Titi Panjang, Lingkungan 35, Kelurahan Belawan 2 dan di Jalan Selebes, Gang Alfalah 1, Linkungan 37, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan.
Salah satu indikator terjadinya tawuran di Belawan, kata Bahrumsyah, adalah kemiskinan. Para orang tua sibuk mencari nafkah, sehingga mengabaikan kondisi anak di rumah dan tidak mau tahu anak pergi kemana.
Kemudian, sebut Bahrumsyah, kondisi rumah tidak layak huni membuat anak tidak betah di rumah, sehingga mencari rumah kedua.
"Ternyata, rumah kedua itu tidak lebih baik. Tanpa mereka sadari, lingkungan rumah kedua anak inilah menjadikan anak terlibat tawuran,” ungkapnya.
Dampak lainnya, sambung Bahrumsyah, adalah pendidikan. Banyak anak-anak di Belawan putus sekolah. Anak tamatan SD dan SMP tidak sanggup melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, karena ketidakmampuan biaya. Akibatnya, jumlah anak Belawan putus sekolah dan berpendidikan rendah bertambah setiap tahun.
“SMP dan SMA Negeri di Belawan itu cuma 1, sementara di kecamatan lain berlebih. Dengan sistem PPDB yang ada, potensi anak-anak Belawan masuk ke sekolah negeri itu kecil,” katanya.
Kondisi ini, tambah Bahrumsyah, menjadi potensi meningkatnya pengangguran serta pemicu persoalan sosial. “Tidak sedikit anak-anak putus sekolah terjerat jaringan narkoba serta menjadi bagian dari kelompok tawuran. Walaupun persoalan tawuran itu tidak harus miskin, sebab banyak juga daerah lain tidak seperti di Belawan,” ujarnya.
Pemerintah Daerah, lanjut Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan itu, perlu menambah sekolah negeri di Belawan, terutama SMK. “Di Belawan itu tidak ada SMK, sementara di Labuhan ada 2. Selain itu, perlu dibuat Balai Latihan Kerja (BLK) bagi anak-anak yang sudah tamat sekolah,” katanya.
Persoalan tawuran, menurut Wakil Ketua Komisi III itu, tidak semata-mata masalah pengamanan dan penindakan hukum semata, karena dampaknya kurang baik terhadap perkembangan jiwa anak.
“Anak perlu pembinaan, makanya harus ada upaya pembinaan nyata di lakukan secara bersama oleh semua pihak. Pemkot Medan wajib ikut menginterfvnsi hal ini,” paparnya.
Bahrumsyah mengakui, pernah menyarankan agar Belawan dijadikan kawasan khusus kota. Kawasan khusus ini, sebutnya, bukan hanya pembangunan fisik semata, tetapi lebih kepada memberi perhatian lebih khusus untuk menyelamatkan anak-anak.
“Generasi ini perlu diselamatkan. Kalau tidak, kita akan kehilangan 1 generasi dan generasi emas yang diharapkan tidak akan tercapai," paparnya. (dicky)
