 |
| Reses anggota DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Rahmabuddin, Medan Marelan, Sabtu (26/7/2025). (Foto : ist). |
Agiodeli.id - Selama 10 tahun atau dua dekade jalan di Rengas Pulau tak tersentuh pembangunan. Padahal, warga secara swadaya telah membeli tanah agar dapat secepatnya dibangun.
Hal itu terungkap dalam Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 Tahun Anggaran (TA) 2025 yang digelar anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Saipul Bahri, SE, di Jalan Kapten Rahmadbuddin Nomor 21, Lingkungan XII, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (26/7/2025).
Hadir dalam Reses itu mewakili Camat Marelan Bobby Iswadi, Kepala UPT Medan Utara Dinas SDABMBK Kelana Putra, Kepala Puskesmas Terjun dr Tisa, perwakilan BPJS Kesehatan, Imam Nasution, mewakili Dinas Sosial Dedi Irwanto Pardede serta ratusan masyarakat.
Syahrial warga Lingkungan 2, Kelurahan Rengas Pulau menyampaikan infrastruktur jalan tepatnya di Gang Mangga tidak tersentuh pembangunan selama 10 tahun atau dua dekade kepemimpinan Wali Kota Medan. Padahal, kata Syahrial, masyarakat secara swadaya telah membeli tanah di daerah itu agar dapat dibangun secepatnya.
“Memang jalannya tidak panjang, hanya sekitar 98 meter. Tapi tim dari dinas, LPM dan P2KP sudah mengecek ke lokasi, namun pembangunan jalan belum juga terealisasi. Tolong lah Pak, agar jalan kami dapat segera dibangun,” pinta Syahrial.
Selain itu, Syahrial, meminta agar di daerahnya masuk air bersih. “Pipa induk sudah masuk ke lingkungan warga sekitar 3 tahun lalu, namun air bersih sampai saat ini belum masuk ke rumah warga. Apakah ini proyek gagal atau memang tidak ada meteran,” tanya Syahrial.
Senada dengan itu warga Lingkungan XIII, Kelurahan Terjun, Nurhidayati, meminta agar jalan di daerahnya dapat segera dicor. “Jalan daerah kami sudah disurvey, katanya mau dicor. Tapi, sampai sekarang belum dicor juga. Tolong lah Pak, kiranya jalan kami dapat dicor, soalnya daerah kami selalu kena banjir,” pintanya.
Sementara warga Lingkungan III, Kelurahan Paya Pasir, Herman Syahputra, mempertanyakan persoalan bantuan sosial (Bansos). Sebab, katanya, banyak penerima Bansos tersebut bukan orang yang tepat, sementara orang yang benar-benar layak menerima, justru tidak mendapatkan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan persoalan BPJS, PKH, bantuan lansia dan lampu jalan.
Terkait BPJS, Imam Nasution, menyampaikan saat ini tidak ada mencetak fisik kartu, namun dapat dilihat melalui mobile JKN. “Saat ini hanya dengan identitas Tunggal atau NIK, bapak-ibu sudah dapat berobat ke rumah sakit. Apalagi, saat ini Kota Medan sudah UHC,” katanya.
Terkait Bansos dan PKH, Dedi Irwanto Pardede, mengajak masyarakat untuk menjadi agen penerima Bansos yang layak. “Bapak-ibu bisa melaporkan kepada saya kalau ada masyarakat memang tidak layak menerima. Kalau untuk mengetahui apakah kita masuk salah satu penerima Bansos, bapak-ibu dapat melihatnya melalui google cek Bansos. Dari situ, bapak-ibu akan mengetahui masuk atau tidak sebagai penerima,” ucapnya.
Terkait soal infrastruktur jalan, Saipul Bahri, menyampaikan sudah masuk kedalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Medan. “Bapak mohon bersabar, karena itu sudah masuk Musrenbang. Kita tinggal menunggu saja, karena itu sudah menjadi skala prioritas kecamatan,” kata Saipul.
Persoalan banjir, kata Saipul, masalahnya terletak pada pintu air. “Di sana ada pintu air, namun besinya hilang. Masyarakat harus menjaganya,” pintanya.
Semua aspirasi yang disampaikan, sebut Saipul Bahri, menjadi masukan untuk di teruskan kepada Pemkot Medan melalui sidang paripurna guna di tindaklajuti menjadi program Pembangunan. “Inilah gunanya Reses, kami jadi tahu apa yang menjadi keluhan bapak-ibu terkait dengan Pembangunan Kota Medan,” sebut Sekretaris Fraksi NasDem itu. (dicky)
