 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T menggelar Sosper Penyelenggaraan Adminduk di Medan Denai, Sabtu (18/7/2026). (Foto : agiodeli.id/dicky) |
Agiodeli.id - Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T menegaskan pentingnya administrasi kependudukan (Adminduk) yang sering dianggap sepele warga, padahal menjadi kunci dari seluruh urusan pelayanan publik.
"Sosper saya selalu tentang Adminduk, dianggap sepele, dianggap gak perlu, padahal ini inti dari segala urusan," paparnya saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Medan di Jalan Rawa Cangkuk III, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Edi Saputra, Adminduk mengiringi manusia dari lahir hingga meninggal. Begitu lahir harus ada akte lahir, begitu meninggal harus ada akte kematian.
Ia meminta warga untuk mengecek kembali kelengkapan Adminduk di rumah, mulai dari buku nikah, akte lahir, KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Pastikan semua data sinkron.
 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T menggelar Sosper Penyelenggaraan Adminduk di Medan Denai, Sabtu (18/7/2026). (Foto : agiodeli.id/dicky) |
"Pastikan Adminduknya sinkron. Contoh huruf nama lengkap harus sama di KTP dengan akte lahir dan Adminduk lainnya. Jadi harus hati-hati dengan perbedaan ini," tegasnya.
Terutama buku nikah. Jika ada perbedaan satu huruf saja dan menikah lagi, maka istri tidak bisa menuntut karena beda nama.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian saat pengurusan akte lahir.
Sebelum lahir, siapkan dulu persyaratannya. Pastikan surat keterangan lahir dari bidan atau dokter tidak salah tulis nama bapak, mamak, dan tanggal lahir.
"Kalau nanti salah nama anaknya di akte tidak sesuai data sebelumnya, itu wajib mendaftar di pengadilan, bawa saksi dua orang. Makanya jangan sampai salah. Kalau salah payah memperbaikinya," paparnya.
Dampak Adminduk tidak sinkron sangat besar. Saat daftar ASN, TNI, Polri bisa langsung gugur di pemberkasan karena sistem online membaca data tidak valid. Begitu juga saat mengurus bansos.
"Kalau data Adminduknya gak sinkron, ketika daftar ASN, polisi, TNI bisa gak lulus. Begitu juga kalau mengurus bansos, karena datanya gak sinkron bisa gak dapat. Sekarang banyak kalau gak dapat bantuan ributnya di Medsos. Padahal itu salahnya sendiri. Adminduk itulah intinya," jelasnya.
Warga Keluhkan Desil dan Bansos
 |
| Salah seorang warga bertanya saat Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T menggelar Sosper Penyelenggaraan Adminduk di Medan Denai, Sabtu (18/7/2026). (Foto : agiodeli.id/dicky) |
Dalam Sosper itu, sesi tanya jawab berlangsung aktif. Sejumlah warga mengeluhkan persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) / Desil.
Delena, warga Jalan Tanggukbongkar I, mempertanyakan datanya sudah sinkron tapi tidak pernah dapat bantuan. Fitriana Jalan Tangguk Bongkar I menanyakan apakah Desil mempengaruhi PIP anak sekolah.
Melani, warga Tangguk Bongkar mengeluhkan orangtuanya janda, ngontrak tapi masuk Desil 5.
Susiati, warga Jalan Tangguk Bongkar 10 menanyakan apakah status pekerjaan ibu rumah tangga mempengaruhi bantuan.
Sementra itu, Bambang, warga Jalan Jermal 15 menanyakan siapa penentu Desil dan cara mengeceknya. Warga lainnya, Dana, warga Jalan Pancasila menanyakan pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan manfaat Parlinsos.
Mita Sianturi, warga Jalan Dame Amplas mengaku sudah ke lurah karena sebagai tukang becak dan rumah sewa tidak dapat bantuan hingga pindah ke Deli Serdang.
Sementara, Amni, warga Jalan Bromo menanyakan tunggakan BPJS, dan Simawati Jalan Tangguk Bongkar 3 menanyakan cara merubah status pekerjaan di KTP dari ibu rumah tangga menjadi buruh lepas.
 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T berpose bersama saat Sosper Penyelenggaraan Adminduk di Medan Denai, Sabtu (18/7/2026). (Foto : agiodeli.id/dicky) |
Menanggapi itu, Camat Medan Denai, Yogi Prayoga S.IP yang hadir menjelaskan tentang IKD, Parlinsos dan Desil. Ia menyebut sistem yang menentukan kelayakan penerima bantuan, bukan keinginan petugas di lapangan.
"Pernah kita temukan secara fisik warga kurang mampu, tapi setelah dicek pernah ada uang 50 juta di rekeningnya. Ternyata itu hasil bagi warisan. Jadi bukan kemauan kami tapi sistem yang menentukan," paparnya.
Ia mengajak warga untuk mendaftarkan diri di Parlinsos dan mengaktifkan IKD, karena IKD bisa menjadi pengganti KTP fisik jika hilang dan menjadi dasar integrasi data bantuan.
"Mari kita daftarkan diri kita di Parlinsos. Apa yang disampaikan pemerintah pasti berkelanjutan," tutupnya.
Turut hadir di acara itu, Lurah Tegal Sari Mandala II, Julia Prihartati SH, Babinsa, Ahmad, Bhabinkamtimnas Bapak Sihombing dan seluruh Kepala Lingkungan TSM II, mulai dari Kepling lingkungan 1 sampai lingkungan 15. (Dicky)
