Rafriandi Nasution
AgioDeli.id- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi mengapresiasi langkah normalisasi distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah dalam mengatasi antrean BBM di Sumatera Utara (Sumut).
"Saya mengapresiasi dengan adanya pemberitahuan di kanal Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi persoalan dalam jangka waktu dua hari," katanya, Jumat, 17 Juli 2026.
Ia juga berharap dengan adanya kebijakan Pemprov Sumut yang melibatkan TNI dan Polri dalam membantu penyaluran distribusi BBM di tengah masyarakat, distribusi dapat berjalan lancar dan antrean tidak terjadi lagi.
Dengan dilibatkannya TNI dan Polri dalam membantu penyaluran BBM di SPBU, menurutnya hal tersebut menunjukkan langkah positif untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam pengisian BBM.
Menurut Rafriandi, kepastian ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM menjadi hal penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik.
"Kita berharap antrean BBM yang mengular tidak lagi terulang, karena berada dalam kondisi ekonomi yang serba sulit," ujarnya.
Menurutnya, akibat antrean panjang di antaranya jadwal aktivitas masyarakat menjadi terganggu, termasuk pengantaran barang maupun aktivitas perkantoran.
"Jadi bukan satu dua persoalan yang muncul. Dari hulu ke hilir akan muncul persoalan," ungkapnya.
Kemudian dalam hal penggunaan BBM tidak ada hambatan dan harus ada jaminan kepastian ketersediaan stok, dan jangan sebuah kebijakan semuanya serba mendadak.
Rafriandi menilai harus ada suatu kebijakan lain ketika memang ada terjadi keterbatasan atau cadangan minyak yang sampai ke daerah Sumut.
"Ketika stok mau sampai, harus di distribusikan juga ke pertashop yang ada di kampung-kampung. Sehingga antrean itu tidak mengular di satu SPBU. Masyarakat juga bisa mengisi BBM ke pertashop tersebut," katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan itu harus dijamin oleh pihak Pertamina bahwa pertashop layak dan aman untuk dilakukan pengisian BBM.
"Makin banyak penyebaran pertashop, maka tingkat antrean makin rendah. Artinya pemerintah dan Pertamina harus memiliki kebijakan yang luwes," ungkapnya.
"Pemerintah dan pihak terkait harus jujur dan transparansi terkait informasi yang akan disampaikan ke publik dan kita mengapresiasi terkait normalisasi distribusi BBM yang telah dilakukan," pungkasnya. (*)
