 |
| Lailatul Badri membacakan pandangan Fraksi Hanura-PKB di rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026). (Foto : ist) |
Agiodeli.id – Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi Perda, namun menyoroti rendahnya serapan anggaran dan tingginya SILPA Rp592,2 miliar.
Pandangan fraksi dibacakan Lailatul Badri dalam rapat paripurna, Selasa (7/7/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Rico Waas.
Lailatul menyebut realisasi belanja daerah 2025 hanya Rp5,837 triliun atau 82,56% dari pagu Rp7,070 triliun. "Lemahnya daya serap bukan hanya soal administrasi, tapi ada hak masyarakat yang belum terpenuhi," katanya.
Fraksi juga menyoroti realisasi pendapatan Rp6,324 triliun atau 90,80%. Hanura-PKB meminta Bapenda optimalkan PAD lewat digitalisasi dan pengawasan, tanpa membebani UMKM.
Di bidang pembangunan, fraksi mendesak Pemko mempercepat penanganan banjir dan mengevaluasi proyek drainase yang memicu kemacetan. Selain itu diminta konsisten alokasikan 35% APBD untuk pembangunan Medan Utara sesuai RPJMD.
Hanura-PKB juga mengapresiasi digitalisasi layanan publik, tapi meminta agar tidak menyulitkan lansia dan warga dengan akses internet terbatas. (dicky)
