 |
| Ketua Komisi 4 DPRD Medan,Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H. (foto : agiodeli.id/Dicky) |
Agiodeli.id - Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju jika APBD Kota Medan dipakai untuk membiayai 10 koridor Bus Rapid Transit (BRT) sendirian.
Hal itu diungkapkan Paul kepada wartawan, Selasa (20/10/2026) usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Medan, Rico Waas beserta sejumlah Kepala Organasasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi counter part Komisi 4 DPRD Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan, Senin (19/10/2026).
"Senin kami mau rapat dengan Kemenhub tentang BRT. Karena kami tidak setuju, dipakai APBD Medan untuk 10 koridor," tegas Paul Mei Anton kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Menurut Paul, rute BRT itu tidak hanya melintas di Kota Medan, tapi juga melintasi Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.
"Yang kena Binjai dan Deli Serdang kan dilintasi BRT juga. Maunya jangan Medan saja yang menanggung," ujarnya.
Idealnya, kata politisi PDI Perjuangan itu, pembiayaan harus ditanggung bersama. Seperti Deli Serdang ikut menanggung 2 koridor karena sebagian wilayahnya dilintasi, Binjai 1 koridor, dan Pemerintah Provinsi ikut 1 koridor.
"Itu kan harusnya yang dijelaskan. Karena anggarannya hampir Rp 100 Miliar," ungkapnya.
Paul juga menyoroti tidak jelasnya feedback atau timbal balik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan.
"Feedback ke PAD tidak ada, hanya untuk hindari macet. Setidaknya insentifnya untuk orang Medan lah. Seperti kan bisa dilatih," katanya.
Ia mengusulkan, jika program ini jalan, harus ada keberpihakan untuk warga Medan, contohnya ongkos gratis untuk anak sekolah.
"Kalau bisa bus anak sekolah gratis, pastinya setelah melalui kajian. Contoh, Dibedakanlah kartu untuk siswa, seperti SMP ke bawah," pungkas Paul.
Komisi 4 DPRD Medan dijadwalkan akan membawa sikap penolakan ini dalam rapat lanjutan bersama Kementerian Perhubungan untuk meminta skema pembiayaan yang lebih berkeadilan bagi Kota Medan.
Di sisi lain, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengapresiasi Wali Kota Medan Rico Waas yang mau duduk bersama dan berdiskusi dengan Komisi 4 beserta sejumlah Kepala OPD, membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan kinerja beberapa OPD yang menjadi counter part Komisi 4 DPRD Medan.
"Idealnya, pertemuan seperti ini bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Agar pembangunan tepat sasaran dan anggaran digunakan efektif berdasarkan kebutuhan. Lagi pula banyak aspirasi yang kita terima dari masyarakat dan pantas direalisasikan secara prioritas," pungkasnya. (dicky)
