Desain 4D Ibu Kota Nusantara. sumber: lpmdimensi.com
agiodeli – Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara
(IKN) resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, proyek
pembangunannya tak langsung dapat dimulai.
Tenaga Ahli
Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan saat ini pemerintah masih menyusun
sejumlah aturan turunan UU IKN. Itu yang membuat proses pembangunan di
IKN tak serta-merta bisa dimulai.
"Tunggu
peraturan turunannya," kata Wandy di Jakarta, Jumat (18/2), sebagaimana
dikutip merdeka.com.
Dia menjelaskan, total ada sembilan aturan turunan UU IKN. Kesembilan aturan
turunan itu terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden
(Keppres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Kepala Badan Otorita IKN. Keseluruhannya
ditarget rampung Maret-April 2022.
"Seperti
Perpres tentang Otorita IKN, Keppres Kepala Otorita-nya, Perpres tentang
Rencana Induk dan lain-lain. Targetnya Maret-April ini bisa selesai,"
jelas Wandy.
Saat ini, salinan UU IKN pun menurut Wandy belum diunggah di situs JDIH
Sekretariat Negara (Setneg). Namun, salinan yang sudah diteken Jokowi dan
diundangkan Menteri Hukum dan HAM akan segera diunggah ke situs JDIH Setneg, sehingga dapat dilihat masyarakat.
"Saya
juga masih nunggu (salinan UU IKN diunggah). Mestinya sih segera ya,"
ucapnya.
Diketahui, Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
IKN pada 15 Februari 2022. Hal itu terungkap dari keterangan pers Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) Suharso Monoarfa.
Dalam
keterangannya, Suharso mengatakan pembangunan IKN yang mengusung 'Kota Dunia
untuk Semua' tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dia
menuturkan kemajemukan Indonesia merupakan modal sosial untuk mensejahterakan
rakyat.
"Dengan
nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep
kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan
kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan
rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan," kata Suharso dalam siaran persnya, Kamis 17 Februari
2022. (indra)
