 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Zulham Efendi. |
Agiodeli.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan resmi melakukan perubahan komposisi fraksi. Perubahan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna beragendakan pengumuman perubahan personalia Fraksi PKS DPRD Medan 2024-2029 di Gedung DPRD Medan, Senin (19/1/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Cun Sen Tarigan dan Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala, S. Pd. I.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan yang baru, Zulham Efendi, S.Pd, MI, menyampaikan perubahan komposisi Fraksi PKS DPRD Medan sebagai bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat kinerja fraksi.
Menurut Zulham, penyegaran struktur fraksi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan soliditas internal serta efektivitas kerja Fraksi PKS dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan komposisi fraksi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi PKS. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja kolektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Zulham usai sidang.
Politisi asal Medan Utara ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Fraksi PKS sebelumnya, Syaiful Ramadhan, atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin fraksi. Ia menilai, fondasi kerja yang telah dibangun menjadi modal penting bagi kepemimpinan fraksi ke depan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bang Syaiful Ramadhan atas pengabdian dan kerja kerasnya selama menjabat Ketua Fraksi. Ini menjadi pijakan bagi kami untuk melanjutkan dan meningkatkan kinerja fraksi,” katanya.
Ke depan, Zulham menegaskan Fraksi PKS DPRD Kota Medan akan fokus memperkuat peran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan yang pro-rakyat, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Fraksi PKS akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi warga, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan DPRD benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya. (dicky)
