 |
| Juru bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, S.E. (foto : ist) |
Agiodeli.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan mendesak Pemko segera merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Alasannya, aturan itu sudah ketinggalan 11 tahun dan tidak sesuai Undang-undang terbaru.
Desakan itu disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Saipul Bahri, S.E dalam Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (25/8/2026).
Sudah Tidak Sesuai UU dan Permendagri
Saipul menyebut Perda 2013 itu berbenturan dengan 3 regulasi di atasnya:
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Aturan lama Permendagri 5/2007 sudah dicabut.
3. PP Nomor 47 Tahun 2015 yang mengatur pembentukan LKD dan LAD harus berdasarkan pedoman Permendagri.
"Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan ketentuan hukum," ujar Saipul.
Jangan Ada Kebingungan di Lapangan
Menurut NasDem, Perda yang tidak update hanya akan membuat bingung lurah, kepling, dan pengurus LKM/LPM/PKK saat menjalankan program.
"Peraturan daerah bukan hanya sekumpulan pasal dan ayat. Setiap regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan di atasnya perlu disesuaikan, direvisi, atau dicabut agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya," kata Saipul.
Ia menegaskan evaluasi regulasi daerah wajib dilakukan agar selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Fraksi NasDem DPRD Medan mendorong pembahasan Ranperda perubahan atas Perda 2/2013 segera dimulai.
"Harapan kami, perubahan atas Perda ini dapat kita bahas bersama sesuai ketentuan, sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan Kota Medan untuk mewujudkan kota yang semakin maju, tertib, dan sejahtera," pungkas Saipul. (Dicky)
