Golkar Sumut: Melantik Orang Meninggal, Pensiunan hingga Koruptor jadi Pejabat, Cerminan Buruknya Kepemimpinan Gubsu Edy

Sekretaris Wantim Golkar Sumut H. Hardy Mulyono meminta Gubsu Edy bersikap kesatria dengan meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara karena telah melantik orang meninggal, sejumlah pensiunan dan koruptor menjadi pejabat eselon III dan IV. (dokumen pribadi Hardy Mulyono)

AgioDeli.ID – Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Sumut (Sumatera Utara) mendesak Gubsu Edy Rahmayadi untuk segera minta maaf kepada rakyat, karena telah melantik orang meninggal, pensiunan hingga koruptor jadi pejabat eselon III dan IV.

Sekretaris Wantim DPD Partai Golkar Sumut, Dr. KRT. H. Hardi Mulyono Surbakti, MAP., mengatakan Gubsu Edy telah menguak sendiri betapa buruk pola kepemimpinannya. Bisa-bisanya dia melantik orang meninggal, pensiunan hingga koruptor menjadi pejabat di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Dilantiknya orang meninggal, orang yang sudah pensiun dan orang yang pernah terjaring OTT (operasi tangkap tangan) telah mencerminkan buruknya pola kepemimpinan Gubsu Edy di Provinsi Sumatera Utara,” tukas Hardi Mulyono melalui keterangan tertulisnya yang diterima AgioDeli.ID, Sabtu, 4 Maret 2023.

“Wajarlah jika hingga enam bulan menjelang akhir masa jabatannya, nyaris tak ada kinerjanya yang layak diacungi jempol,” tambah Hardi.

Menurut dia, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sumut berani bertindak sembrono mengajukan nama-nama calon pejabat untuk dilantik, lebih dikarenakan dia paham betapa buruknya pola kepemimpinan atasannya, yakni Gubsu Edy.

“Kalau Edy itu konsisten melaksanakan tupoksinya secara benar, pastilah para pembantunya tidak berani bekerja sembrono,” tegas Hardi lagi.

Prilaku sembrono Kepala BKD Sumut tersebut, lanjut dia, boleh jadi juga terjadi pada pembantu Edy lainnya. Karenanya, sangat masuk akal jika kinerja Edy dan pembantunya tidak ada yang memuaskan.

Pada gilirannya, simpul Hardi, “Visi Sumut Bermartabat itu cuma sebatas cakap kaleng-kaleng.”

Dalam konteks ini, Hardi mengatakan Edy tak cuma harus mau mengakui kesalahan dalam memilih, mengangkat dan melantik pejabat di lingkungan kerjanya. Lebih dari itu, mantan Panglima Kostrad tersebut harus berani meminta maaf kepada masyarakat Sumut. Lalu, mengakui tidak mampu memimpin Sumatera Utara sebagaimana mestinya.

“Kalau Edy memang kesatria, dia harus berani meminta maaf kepada masyarakat Sumut, bahwa dia tidak mampu memimpin Sumut sebagaimana mestinya selama 4,5 tahun ini.”

Buruknya kinerja Edy Rahmayadi memimpin Sumut, sesungguhnya sudah dilontarkan Hardi Mulyono sejak jauh hari sebelumnya. “Itulah kenapa sejak setahun lalu saya sudah berani menyatakan bahwa Golkar tidak akan lagi mencalonkan Edy pada Pilgubsu mendatang.”

Sebagaimana ramai diberitakan media arus utama, Gubsu Edy melantik 911 pejabat eselon III dan IV pada Selasa, 21 Februari 2023. Di antara orang-orang yang dilantik, terdapat dua orang telah meninggal dunia, satu orang koruptor yang pernah terjarig OTT Polda Sumatera Utara, beberapa orang yang sudah pensiun. Sementara, pelantikan itu telah mengakibatkan puluhan pejabat eselon III dan IV di-nonjob-kan tanpa alasan jelas.

Jangan Tutup Mata

Sebagai Sekretaris Wantim DPD Golkar Sumut, Hardi Mulyono juga meminta anggota dan Fraksi Golkar DPRD Sumut untuk bersikap. Jangan tutup mata terhadap berbagai masalah menyangkut kepemimpinan Edy Rahmayadi.

“Fraksi Golkar DPRD Sumut jangan tutup mata dan diam saja terhadap ketidakbecusan kepemimpinan Edy di dalam memimpin Sumut. Sebab, ketidakbecusan itu berdampak kepada masyarakat, dan anggota fraksi adalah para wakil rakyat sekaligus perpanjangan tangan partai,” harap Hardy.

Hardi minta kepada Ketua DPD Golkar Sumut untuk memantau kinerja para anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut. Hasil pemantauan atas kinerja dimaksud, bisa menjadi rekomendasi untuk pengajuan calon anggota legislatif pada Pileg 2024 nanti.

“Caleg Golkar mendatang, harus benar-benar sudah teruji di dalam membela kepentingan rakyat dan partai.”

Menjelang enam bulan berakhirnya masa kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, lanjut Hardi, mestinya dimanfaatkan oleh Fraksi Golkar DPRD Sumut untuk melakukan evaluasi kinerja Edy. “Apakah sudah sesuai dengan visi-misinya, atau malah jeblok tanpa prestasi sama sekali,” tutupnya. (indra)