 |
| Rapat paripurna Ranperda Perubahan APBD 2026, Selasa (29/9/2026). (Foto : ist) |
Agiodeli.id - Kinerja serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan 2026 disorot keras DPRD.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membongkar fakta rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam paripurna Ranperda Perubahan APBD 2026, Selasa (29/9/2026).
Juru Bicara Fraksi PKS, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA mengungkapkan, berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama, pendapatan daerah baru 40,2 persen dan realisasi belanja bahkan masih di bawah 20 persen.
“Jika target pendapatan tidak tercapai, akan banyak program yang tidak terlaksana,” ujar Kasman.
Fraksi PKS mendesak seluruh OPD Pemko Medan melakukan evaluasi total. Jika pendapatan tidak tercapai, Pemko diminta memprioritaskan program yang langsung menyentuh warga: perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan, bantuan sosial, dan penguatan UMKM.
Lebih jauh, PKS juga menyoroti anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,59 persen. Menurut Kasman, ini bukan sekadar soal angka, tapi cerminan lemahnya pengelolaan pajak dan retribusi.
Pemko didorong melakukan inovasi digitalisasi pajak, memperluas basis pajak, dan menutup kebocoran penerimaan.
"Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
PKS juga meminta realokasi anggaran P-APBD 2026 harus tepat sasaran dan merata, khususnya untuk layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan banjir.
Untuk transparansi, PKS mendorong Pemko membuat dashboard realisasi anggaran yang bisa dipantau publik secara real-time.
Di sisi lain, PKS mengapresiasi penambahan anggaran untuk BPBD Medan untuk pengadaan sarana evakuasi dan logistik bencana. Namun, tambahan anggaran harus dibarengi peningkatan kapasitas SDM.
PKS juga meminta Dinas SDABMBK segera menyiapkan blueprint peta drainase Kota Medan agar penanganan banjir lebih terintegrasi dengan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
“Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait harus memberikan perhatian serius agar langkah tersebut segera direalisasikan,” pungkasnya. (Dicky)
